Gaduh Eskalasi, KPK Diminta Awasi Proses Hak Angket DPRD Riau

RADARRIAUNET.COM - Tim pengusul hak angket DPRD Riau atas pembayaran utang eskalasi, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk turut serta mengawasi persoalan hak angket yang tengah marak di DPRD Riau.  
    
"Kita minta KPK untuk ikut mengawasi proses hak angket. Apalagi dana eskalasi ini mencapai Rp222 miliar lebih," kata Suhardiman Amby, salah seorang tim pengusul kepada wartawan, Jumat (12/08/16).

Kemudian ia berharap komitmen lima fraksi yang menyepakati untuk meneruskan hak angket ini dengan membentuk Pansus hak angket tetap terjaga. Lima fraksi tersebut yakni, Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra Sejahtera, PPP, PKB dan Nasdem-Hanura.  

"Kalau kita melihat alur yang sudah ada, hak angket ini akan berlanjut. Nah, bisa saja akan ada kong- kalikong, makanya kalau fraksi sudah bersikap menyetujui, segera bentuk Pansus," ungkapnya.

Lebih lanjut politisi Hanura ini mengingatkan kepada semua pihak agar tidak bermain dengan persoalan hak angket ini. Anggota Badan Anggaran waktu itu tau persis jika pembayaran utang eskalasi ini tidak pernah disetujui.

"Jangan coba ada yang main-main. Hak angket dana eskalasi ini merupakan persoalan serius. Anggota Badan Anggaran yang ikut membahas APBD Perubahan 2015 tau persis jika Rp222 miliar lebih itu tidak pernah disetujui," tutup sekretaris Komisi A DPRD Riau ini.


teu/rtc/radarriaunet.com