BI Nilai Wajar ULN Sektor Swasta Lebih Besar dari Sektor Publik

Jakarta (RRN) -  Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mengatakan, utang luar negeri (ULN) sektor swasta yang lebih tinggi dari sektor publik disebabkan oleh porsi pendapatan yang lebih besar yang dimiliki oleh sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ketimbang pemerintah.

Bahkan, dia mengatakan jika hal tersebut adalah wajar karena anggaran pemerintah hanya berkontribusi sekitar 10 hingga 12 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

“Jadi kalau utang swasta lebih besar dari pemerintah itu sesuatu yang wajar," jelasnya di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung (MA), Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih,  Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2015).

Namun begitu, dirinya mengingatkan jika pengendalian utang luar negeri menjadi penting. Terlebih lagi untuk transaksi yang bukan menghasilkan valuta asing juga akan menimbulkan risiko bagi perusahaan itu sendiri. Bahkan, jika terlalu besar akan terlalu berisiko bagi makro.

Untuk itu, masih menurut Mirza, BI menganjurkan setiap perusahaan yang tidak menghasilkan keuntungan dalam bentuk valuta asing untuk melakukan lindung nilai (hedging).

"Makanya BI sudah terbitkan aturan di-hedging bahwa perusahaan kalau memegang bukan penghasil dolar, dia harus hedging, harus lindung nilai. Makanya itu ada aturan kewajiban hedging," pungkas dia. (mtvn/n)