Demo Soal Sampah, HMI dan Buruh MIG Desak Kadis DKP Pekanbaru Dipecat

RADARRIAUNET.COM - Ratusan pendemo mendatangi Kantor Walikota Pekanbaru, Selasa (14/6/16). Mereka yang terdiri dari aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pekanbaru dan buruh PT MIG datang untuk menuntut pembayaran gaji pekerja yang sudah dua bulan menunggak, sehingga mengakibatkan horror sampah di seantero Kota Pekanbaru dua pekan terakhir.

 

Selain mendesak pembayaran gaji para pekerja PT MIG yang merupakan ujung tombak pengangkut sampah di Kota Pekanbaru, pendemo juga mendesak Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru dipecat.  “Ada indikasi Kepala DKP sengaja tidak mau membayar gaji pekerja, sehingga menimbulkan persoalan sampah yang menyusahkan semua pihak, karena itu kami, kader-kader HMI membantu para pekerja mendapatkan haknya. Bayar gaji mereka atau Kadis DKP dipecat dari jabatannya,” teriak Satrio Rachmanzan, koordinator aksi dari HMI Pekanbaru dalam orasinya. 

 

Dikatakan Satrio, sampah sudah menjadi masalah sangat serius karena tak diangkut. Hal itu terjadi karena hak para pekerja berupa gaji sudah duga bulan tak dibayar.  “Hari ini, kami rela meninggalkan kuliah demi membantu para pekerja PT. MIG mendapatkan haknya. Bayar gaji pekerja sekarang juga!” teriak aktivis HMI lainnya yang disahut pekik semangat para pendemo. 

 

Sampai saat ini aksi demo tersebut masih berlangsung di luar pagar gerbang Kantor Walikota Pekanbaru. Belum ada pejabat yang menemui mereka. Sementara pengamanan dilakukan cukup ketat.

 

Asisten III Pemko Pekanbaru Azharisman Rozie menyatakan bahwa keputusan pemerintah kota Pekanbaru terkait swastanisasi pengangkutan sampah yang bekerja sama sudah diputuskan. Namun untuk mengumumkannya itu adalah wewenang Sekretaris Daerah Pemko Pekanbaru M Noer. "Memang saya sudah tahu keputusan akhir kontrak PT MIG, namun jika itu keluar dari saya sangat tidak etis, karena itu adalah wewenang Sekda kota Pekanbaru. Langsung tanya beliau saja," ungkap Rozer.

 

Kemudian, Rozie menegaskan bahwa jika pun dilanjutkan PT MIG diputus kontraknya seluruh persoalan gaji karyawan mereka adalah tanggung jawab penuh PT MIG. "Berdasarkan rencana yang telah kita sepakati bersama dengan MIG, mereka sudah setuju sisa dana mereka yang ada di Pemko diperuntukkan untuk gaji keryawan MIG. Perlu diketahui bersama yang membayarkan gaji itu tetap MIG, dan kita yang mengawasinya," paparnya.

 

Ketika ditanya jika MIG tidak membayarkan gaji seluruh karyawannya, Rozie tetap menegaskan bahwa MIG wajib bayar jika perlu pemko akan kerja sama dengan pihak kepolisian mengawasinya. 

 

 

teu/rtc/radarriaunet.com