Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau

 

Dalam rapat koordinasi kali ini, dihadiri oleh berbagai badan dan kementerian ditingkat daerah, maupun nasional. Diantaranya ialah Pemprov Riau, Danrem 031/WB, Kapolda dari semua provinsi di Sumatera, termasuk Kapolda Riau, BNPB, Kementerian Ekonomi, serta Menteri Keuangan dan Menkopolhukam. Dalam pemaparan materi rapat yang dibuka oleh pihak Kemenpolhukam ini, terlihat poin yang menyangkut anggaran dibahas begitu jelas dan mendetail. Hal ini dikarenakan berdasarkan penyampaiannya bahwa sumber anggaran yang tersedia memiliki beberapa pos, selain dari APBN, ada juga dari APBD, dan juga ada dalam bentuk-bentuk sumbangan dan hibah dari pihak-pihak lain.

 

Dalam melanjutkan acara ini, pihak Kemenpolhukam meminta kepada Danrem 031/WB Brigjen Nurendi selaku pemangku tanggung jawab terbesar yang bekerja sama dengan pihak BNPB dan kepolisian untuk memaparkan segala bentuk kinerja dan penanganan yang sudah dilaksanakan khususnya di wilayah provinsi Riau.

 

Dalam pemaparannya, Brigjen Nurendi yang dibantu oleh sistem visual dengan memanfaatkan alat proyektor disertai bagan struktur organisasi satuan petugas (Satgas). Dengan sikap loyal dan tegas, ia mampu membius seluruh peserta rapat dalam suasana terkagum-kagum serta sesekali memberikan applause yang diiringi dengan tepuk tangan sebagai bentuk rasa bangga dan apresiasi.

 

Sementara dalam gilirannya, pihak kepolisian daerah provinsi Riau, yang dipaparkan oleh kapolda Riau, melalui bagian penerangan team penanganan karlahut (Karo Ops) polda Riau, Kombes pol. Drs.Edi Setiyo Budi, dalam pemaparannya sangat menyoroti mengenai anggaran dari pihak pemerintah yang dinilai tidak fleksibel dan sering mengalami hambatan khususnya dalam mengelolah lahan gambut yang sering menjadi sasaran api. Ketika terjadi karlahut, lahan gambut yang bersifat sangat mudah menyerap air ini disisi lain juga sangat mudah kering jika di musim kemarau.

 

Menurut Edi "Kedepan penanganan gambut ini harus lebih terkonsep dengan pembuatan sistem kanalisasi, dimana dipandang perlu, untuk menyelamatkan air, ketika musim kemarau tiba," katanya.

 

Terkait dengan pemaparan pihak kepolisian daerah provinsi Riau, pihak Kemenpolhukam, mengharapkan adanya struktur organisasi satuan petugas (Satgas) seperti yang dilakukan oleh pihak Danrem 031/WB pekanbaru.

 

Dari semua pemaparan oleh berbagai pihak terkait mengenai tema rapat ini yaitu  satgas, penanganan, dan dukungan anggaran, dapat dirasakan bahwa kendala utama yang dirasakan oleh semua pihak yang diberi tanggung jawab soal karlahut ini adalah terkait regulasi pencairan anggaran yang ternyata selama ini tidak dapat mengakomodir permasalahan karlahut ini.

 

Menanggapi permasalahan yang dinilai rumit ini, pihak Kemenpolhukam berkali-kali meminta masukan dan pendapat ke pihak pemprov Riau dan Kementerian Ekonomi (Kemenko) RI agar dapat memberikan solusi terkait mekanisme penganggaran ini.

 

Sementara dalam kesempatan ini, pihak BNPB memberikan  penjelasan menyangkut struktur organisasi satuan petugas yang selama ini dengan cara pengaturan pos-pos di areal dirasa sudah cukup tepat karena hal itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi ketika ada indikasi titik-titik api.

 

 

Feri Sibarani/radarriaunet.com