Ahok Dukung Pemecatan PNS: Absennya Ada Orangnya Enggak Ada

Administrator - Jumat, 03 Juni 2016 - 20:56:55 wib

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendukung rasionalisasi satu juta PNS yang diwacanakan oleh Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Revolusi Birokasi (PANRB).cnn

RADARRIAUNET.COM - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendukung rasionalisasi satu juta pegawai negeri sipil (PNS) yang diwacanakan oleh Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Revolusi Birokasi (PANRB). Basuki yang biasa dipanggil Ahok menegaskan akan memecat PNS yang bekerja tidak benar.

Ahok mencontohkan PNS di unit-unit pelaksana teknis yang kerap tidak hadir untuk bekerja. "Absennya ada orangnya enggak ada. Oknum PNS seperti itu sudah selayaknya diberhentikan," kata Ahok setelah ziarah di Taman Makan Pahlawan Kalibata, Jakarta, Jumat (3/6).

Dari target satu juta yang direncanakan Kementerian PAN RB, Ahok mengaku belum mengetahui jumlah PNS yang berasal dari DKI Jakarta. Dia mengatakan akan mempersiapkan dasar dan menghitung jumlah tersebut.

Ahok justru tak setuju dengan wacana memberikan pensiun dini bagi PNS. Namun, dia memilih untuk langsung mengeluarkan PNS yang tidak benar.

"Bukan dirumahkan. Kalau enggak benar, pasti kami keluarin," tutur Ahok.

Untuk menilai kinerja PNS tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggunakan Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Key Performance Index (KPI).

Ahok mengaku sudah banyak memecat PNS dilingkungan Pemprov Jakarta dengan berbagai alasan seperti tidak masuk tanpa alasan dan menerima uang dari pihak lain. "Hampir tiap hari tanda tangan pemecatan," ujar Ahok.

Ahok menganggap pemecatan tersebut tak mengganggu kinerja Pemprov Jakarta. Justru, kata Ahok, PNS lebih semangat bekerja karena ada penilaian langsung melalu KPI. Awal tahun ini, Ahok menghilangkan 2.000 jabatan struktural.

Sebelumnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyampaikan, pemerintah akan melakukan rasionalisasi pegawai negeri sipil (PNS) agar tren belanja pegawai tidak terus naik. Rasionalisasi, salah satunya, dilakukan dengan memberlakukan pensiun dini kepada pegawai yang dari sisi kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dianggap kurang baik.

Prioritas target pemangkasan adalah PNS yang ada pada posisi jabatan fungsional umum (JFU), karena selama ini jumlahnya sangat banyak, yakni 1,3 juta atau 42 persen dari total PNS keseluruhan.

cnn/radarriaunet.com

Berita Terkait