Radarriaunet | Jakarta - Pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, kembali memantik perhatian publik. Kali ini, sorotan tertuju pada panjangnya masa jabatan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia yang telah memimpin Korps Adhyaksa selama kurang lebih tujuh tahun.
Dalam podcast _Terus Terang_ di kanal YouTube miliknya, yang dikutip Jumat (20/11/2026), Mahfud MD melontarkan dugaan adanya berbagai kepentingan dan titipan yang membuat posisi Jaksa Agung begitu lama dipertahankan.
Mahfud menilai, lamanya masa jabatan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat. Ia menduga terdapat sejumlah kepentingan yang telah melekat di lingkungan kejaksaan sehingga pergantian pucuk pimpinan berpotensi menimbulkan persoalan bagi pihak-pihak tertentu.
> “Mungkin dia banyak titipan. Yang kalau ini diganti, ini banyak yang merotol nih,” ujar Mahfud.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena menyentuh persoalan serius mengenai independensi lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung yang memiliki kewenangan strategis dalam penanganan berbagai perkara hukum.
PERGANTIAN JAKSA AGUNG, MOMENTUM MEMBONGKAR KEPENTINGAN?
Mahfud juga menyoroti perubahan konstelasi politik nasional. Menurutnya, melemahnya kekuatan pihak-pihak yang selama ini diduga menjadi pelindung berbagai kepentingan seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan pembenahan institusi penegak hukum.
Ia berharap Kejaksaan Agung benar-benar berdiri independen, tidak terjebak kompromi politik, serta mampu menuntaskan perkara tanpa intervensi maupun tekanan kelompok tertentu.
Sorotan ini sekaligus memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: sejauh mana independensi Korps Adhyaksa dapat dijaga dari pengaruh kepentingan politik dan kekuasaan?
PUBLIK MENUNGGU PEMBENAHAN KEJAKSAAN
Pernyataan Mahfud MD menjadi pengingat bahwa lembaga penegak hukum harus bekerja berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, dan keadilan.
Jabatan Jaksa Agung bukan sekadar posisi strategis dalam pemerintahan, melainkan amanah besar untuk memastikan supremasi hukum berjalan tanpa pandang bulu.
Kini, perhatian publik tertuju pada masa depan kepemimpinan Kejaksaan Agung. Apakah akan ada evaluasi dan pembenahan menyeluruh, atau justru berbagai kepentingan yang selama ini menjadi sorotan akan terus menjadi tanda tanya?
Satu hal yang pasti, independensi penegakan hukum tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan siapa pun.