Jokowi Minta MA Terus Lakukan Terobosan Berantas Mafia Hukum

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Mahkamah Agung (MA) untuk terus melakukan terobosan yang inovatif, transparan, dan akuntabel di bidang pelayanan peradilan hukum agar bisa memberantas para mafia hukum yang kerap memperjualbelikan keadilan di Indonesia.

Hal ini diungkapnya kala menghadiri Sidang Pleno MA Tahun 2019 dalam rangka penyampaian Laporan Tahunan MA RI Tahun 2018 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (27/2).

Jokowi mengatakan MA perlu terus melakukan terobosan tersebut karena pandangan masyarakat terhadap peradilan hukum di Tanah Air masih cenderung negatif.

Jokowi mencontohkan masih banyak masyarakat yang menilai peradilan perdata mahal, lama, rumit, dan sulit dieksekusi.

"Banyak yang beranggapan bahwa yang berkuasa adalah mafia kasus, mafia peradilan, banyak yang beranggapan keadilan tidak akan pernah ditemukan di ruang-ruang pengadilan," ujarnya, seperti sitat CNN Indonesia, Rabu (27/2/2019).

Terobosan itu bisa dilakukan dengan melakukan perbaikan, pembaharuan, hingga reformasi kebijakan. Jokowi mengatakan terobosan diperlukan agar MA dapat menindak para mafia hukum dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan di dalam negeri.

Jokowi juga mengingatkan pentingnya teknologi informasi dalam membuat terobosan. Menurut Jokowi tata kelola hukum di Indonesia tak hanya harus adil, namun modern mengikuti perkembangan zaman. Hal ini, sambungnya, turut memberi kemudahan bagi setiap kalangan yang ingin memperoleh layanan peradilan.

"Saya lihat MA sudah lakukan penerapan (aplikasi) e-court untuk pendaftaran perkara, pembayaran panjer uang perkara, sampai pemberitahuan pemanggilan persidangan secara elektronik. Ini baik untuk memunculkan transparansi yudisial dan sekaligus memberikan kultur baru," katanya.

Lebih lanjut, kepala negara menilai terobosan pelayanan peradilan MA dapat berkontribusi bagi peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia. Pasalnya, kepastian hukum dan sistem peradilan merupakan salah satu indikator yang kerap dicari oleh investor yang ingin mengalirkan modalnya ke Indonesia.

Di sisi lain, Jokowi turut mempertegas komitmen dukungan kepada MA untuk melakukan perbaikan dan pembaharuan sistem peradilan. Bahkan, kepala negara turut menghimbau para kementerian/lembaga agar bisa bersinergi baik dengan MA.

"Dengan sinergi yang kuat, kami ingin lanjutkan pemberantasan mafia peradilan dan tindakan tegas kepada korupsi di lingkungan peradilan. Dengan sinergi yang kuat, kami akan segera ciptakan kepastian hukum yang turut bentuk iklim usaha yang positif dan memberi kemajuan kepada ekonomi Indonesia," katanya.

RRN/CNNI