Jokowi Sentil BUMN yang Abaikan TKDN

Jakarta: Presiden Joko Widodo menyentil sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum bisa menempatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai kebijakan strategis. Ia melihat masih banyak BUMN yang membuat kebijakan teknis administratif hanya sebagai pelengkap syarat dalam pengadaan barang dan jasa.

"Ini tolong digarisbawahi," ujar Jokowi dalam rapat terbatas mengenai Evaluasi Implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 1 Agustus 2017.

Jokowi ingin kementerian, BUMN, dan lembaga dapat menempatkan TKDN sebagai kebijakan strategis. Sebab, hal itu dapat memperkuat industri nasional dan membuka lapangan pekerjaan.

Ia menyayangkan masih ada BUMN besar yang belum menempatkan TKDN dengan benar. Tapi, Jokowi tak membeberkan nama-nama BUMN itu.

"Di rapat evaluasi ini saya ingin menekankan, urusan TKDN akan saya ikuti terus, baik nanti lewat BPKP maupun lewat cara yang lain," kata Presiden.

Uwa/Mtvn/RRN