Kesulitan Panggil Dirut PT RAL, Pemprov Riau Diperiksa BPK

Administrator - Kamis,25 Agustus 2016 - 13:01:43 wib
Kesulitan Panggil Dirut PT RAL, Pemprov Riau Diperiksa BPK
Kesulitan Panggil Dirut PT RAL, Pemprov Riau Diperiksa BPK. bpc

RADARRIAUNET.COM - Kepala Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Riau, Syafrial mengaku Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) fokus melakukan kajian terhadap audit PT Riau Air Line (RAL), yang hingga saat ini belum ada kejelasan terhadap penyelesainnya.

"Dari semua BUMD yang di lakukan audit investigasi oleh BPK, RAL menjadi fokus mereka," katanya, Selasa (23/08/2016).

Dia menyebutkan satu-satunya cara pemerintah harus mendatangkan Direktur Utama PT RAL yang hingga saat ini belum ada kabar. Berbagai upaya untuk melakukan pertemuan dengan pimpinan perusahan penerbangan plat merah ini sudah dilakukan. Namun tetap tidak direspon.

Pemerintah mendesak agar PT RAL segera melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk menyelesaikan masalah yang saat ini membelit perusahaan itu. BPK sendiri sudah teken MoU untuk melakukan audit investigasi untuk mengkaji tentang pembinaan yang diberikan pemerintah terhadap BUMD. Termasuk diagnosa assesment yang dilakukan. Untuk PT RAL menjadi hak fokus dalam pengkajian BPK dibanding BUMD lain.

"Yang jelas kita harus panggil direkturnya untuk mendudukkan masalah ini. Baru ketemu akar masalahnya. Untuk Manager Operasional RAL kemarin sudah kami panggil. Dia juga memberikan jawaban yang umum saja. Tapi dia bersedia untuk memfasilitasi mempertemukan pemerintah dengan direktur," katanya.

Sementara itu upaya yang sudah dilakukan pemerintah, kata Syafrial pihaknya sudah melayangkan beberapa kali surat melalui pesan email. Hanya itu satu-satunya alat komunikasi yang tersedia untuk akses berkomunikasi dengan Direktur PT RAL, namun sampai saat ini surat elektronik itu juga tidak mendapat respon.

Sementara itu sejumlah pemegang saham juga terus mendesak pemerintah Provinsi Riau untuk segera menyelesaikan masalah RAL, setidaknya harus dikumpulkan cepat dalam RUPS. Selain Pemerintah Kabupaten Inhil, Pemerintah dari Kepulauan Riau dan Nias juga sudah ada menghubungi Pemprov Riau untuk menanyakan soal kelanjutan PT RAL.

"Sementara ini kami belum bisa jawab. Termasuk tindakan dalam masalah hukum, saya belum bisa beri keterangan. Tapi yang pasti masalah BUMD bukan hanya RAL saja. Hampir semua BUMD di Riau Bermasalah," tambahnya.


bpc/fn/radarriaunet.com