Jimmy Harus Serahkan 574,6 Ha ke Negara

Sidang Gugatan YLBHR Menang di PN Bangkinang

Administrator - Kamis,15 Oktober 2015 - 11:52:08 wib
Sidang Gugatan YLBHR Menang di PN Bangkinang

PN Bangkinang memutuskan Jimmy alias Ahua menyerahkan lahan yang dikuasainya kepada negara. Perintah itu disampaikan hakim dalam sidang putusan terhadap gugatan legal standing yang diajukan YLBHR Kabupaten Kampar

BANGKINANGKOTA (RRN) - Pengadilan Negeri Bangkinang memutuskan agar Jimmy alias Ahua menyerahkan lahan yang dikuasainya kepada negara. Perintah itu disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam sidang putusan terhadap gugatan legal standing yang diajukan Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR) Kabupaten Kampar, Senin (12/10/15).

Lahan yang dialihfungsikan menjadi perkebunan Kelapa Sawit ini berada di Dusun Simpang Kare, Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten seluas 574,6 hektare.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Arie Andhika Adikresna didampingi hakim anggota Nurafriani Putri dan Ferdian Permadi. Hadir dalam sidang, Suwandi yang bertindak selaku kuasa hukum YLBHR. Sedangkan pihak Jimmy dan Dinas Kehutanan Kampar selaku tergugat tidak hadir.

"Menghukum Tergugat I (Jimmy) menyerahkan objek perkara sengketa kepada negara dalam keadaan kosong," tegas Arie dalam amar putusannya. Hakim meminta agar objek sengketa dikembalikan kepada status dan fungsinya sebagai kawasan hutan dengan melakukan penanaman tanaman kehutanan.

Dalam persidangan tesebut Hakim juga mengabulkan hampir seluruh tuntutan YLBHR. Hakim menetapkan bahwa lahan yang dikuasai Jimmy terbukti berada di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Batang Lipai tanpa izin resmi.

Hakim, dalam amar putusannya, hanya menolak satu poin gugatan YLBHR. Yakni, putusan itu tidak menyinggung bahwa Dinas Kehutanan selaku Tergugat II untuk mengawasi objek sengketa dengan penuh tanggung jawab.

Menanggapi putusan itu, Ketua YLBHR Dempos TB sangat mengapresiasi sikap hakim."Ini menunjukkan komitmen hakim dalam menjaga kelestarian kawasan hutan,"ungkapnya saat konperensi pers di Kantor YLBHR, Jalan Ahmad Yani, Bangkinang Kota Kabupaten Kampar seusai sidang Senin (10/10/15).

Ditambahkannya bawa sejak awal, pihaknya sudah meyakini bahwa Jimmy mengalihfungsikan kawasan hutan secara ilegal.

"Hal Itu terang saja telah melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 17 Ayat 2 huruf b yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan,"ungkapnya.

Ditambahkannya bawah perambahan lahan yang dilakukan Jimmy telah mengurangi kawasan hutan dan memicu terjadinya pemanasan global atau global warming.

"Tentu saja ini tugas kita bersama bahwa Hutan harus dijaga dari kepunahan. Negara harus mengambil alih lahan Jimmy kembali agar dikelola demi kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Terkait hasil putusan ini Dempos menyatakan, pihaknya masih menunggu waktu pengajuan banding yang kemungkinan ditempuh oleh Jimmy dalam waktu 14 hari ke depan. Setelah itu, pihaknya akan mengajukan aanmaning atau menyerahkan secara suka rela lahan tersebut kepada negara.

"Apabila hal itu (aanmaning) tidak dilakukan, kita pasti akan mengajukan eksekusi paksa," ungkap Dempos.

Menurut dia, Jimmy harus angkat kaki dari areal perkebunan ilegal itu. Ditanya ihwal unsur pidana yang ditimbulkan, Dempos menyatakan, pihaknya berencana akan melaporkan Jimmy kepada kepolisian. Ia menjelaskan, salinan putusan itu akan dijadikan bukti untuk memperkuat delik aduan ke kepolisian.

"Kemungkinan kita akan laporkan ke Mabes. Setiap perambahan hutan tanpa izin, pasti. berdampak pidana," pungkas Dempos optimis.

Adapun gugatan itu telah diajukan sejak 5 Juni 2015 lalu dengan nomor perkara perkara 27/PDT.G/2015/PN Bkn. Jimmy tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung. Bahkan saat peninjauan setempat (PS) atau sidang lapangan pada objek perkara, Jimmy juga tidak hadir bahkan juga tidak mengirim perwakilannya. (man/fn)