Pengadaan Kasur DPR, Pengamat: Harusnya Pikirkan Rakyat Tidur Dimana

Jakarta (RRN) - Belum lagi selesai soal rencana membangun 7 megaproyek di Kompleks Parlemen yang mencapai Rp1,6 triliun. Kini DPR juga melakukan pengadaan kasur senilai Rp12 miliar.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampouw mengkritik rencana tersebut, seharusnya para dewan lebih memikirkan nasib rakyat. Karena tak sedikit rakyat yang tak memiliki tempat untuk tidur.

"Harusnya memikirkan rakyat tidur dimana, bukan malah (memikirkan) anggota (Dewan) tidur dimana," kata Jeirry, di Kantor Fitra, Jakarta Selatan, Jumat (21/8/2015).

DPR, kata dia, telah menghilangkan makna perwakilan rakyat itu sendiri dengan kasus pengadaan kasur ini. Sebab, masih banyak pekerjaan lain yang harus diselesaikan DPR demi rakyat.

"Masih banyak yang pekerjaan yang harus diselesaikan oleh DPR. Ini menghilangkan sense anggota DPR, dimana notabenenya sebagai wakil rakyat," tambah Jeirry.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengklaim pembelian kasur untuk 560 rumah dinas anggota dewan telah melalui prosedur, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah didapat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Fahri mencontohkan, jika saja ada 560 rumah dinas untuk anggota dewan kemudian dikali 4 kamar untuk setiap rumahnya, dengan harga 1 unit kasur Rp1 juta, maka akan menghabiskan dana sekitar Rp2 miliar lebih.

"Jadi jangan liat Rp12 miliarnya dong, harus ada hitung-hitungannya," ujar Fahri.

Berikut rincian alokasi anggaran pengadaan kasur untuk anggota DPR;

1. Pengadaan Spring Bed Rumah Jabatan Angota DPR RI Kalibata Keterangan sebesar Rp10.304.525.000

2. Pengadaan Spring Bed Rumah Jabatan Anggota DPR RI Ulujami sebesar Rp847.110.000

3.Pengadaan Spring Bed Wisma Griya Sabha sebesar Rp1.300.860.000. (mtvn)