JAKARTA (RRN) - Sopir truk sampah dari Jakarta ke Bantar Gebang, Bekasi, banyak yang lebih memilih menggunakan jalur Jatiasih ketimbang Cibubur. Padahal, jalur tersebut hanya boleh dilalui di jam operasional yang sudah ditetapkan.
Rupanya, pelanggaran yang dilakukan sopir diduga terjadi lantaran mereka mendapat perlindungan dari oknum polisi. Oknum tersebut mendapat bayaran dari sopir.
"Kalau lewat Jatiasih katanya koordinasi sama polisi, bayar polisi," kata salah seorang supir truk sampah, Aam, 54, kepada Metrotvnews.com, di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (24/10/2015).
Aam menjelaskan, untuk mempermudah koordinasi, ada stiker yang bertuliskan 'SP' dan ditempel di bagian depan truk. Namun, Aam mengaku tidak mengerti maksud stiker tersebut.
"Ada stikernya kecil depan truk tulisannya SP. Saya sendiri enggak tahu apa," tukasnya.
Aam mengaku tak tahu berapa fulus yang disetor buat membayar oknum petugas kepolisian. Namun, hal itu sudah menjadi rahasia umum di antara sopir pengangkut truk sampah. "Enggak tahu juga saya. Kalau saya kan selalu lewat Cibubur," jelas pria yang sudah 14 tahun jadi sopir ini.
Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota menjalin kerja sama soal pemanfaatan lahan TPST Bantar Gebang sebagai lokasi pembuangan sampah DKI. Dalam perjanjian disebutkan truk sampah hanya boleh lewat jalan biasa pada pukul 21.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB.
Di luar jam tersebut truk harus menggunakan Jalan Raya Alternatif Cibubur atau Transyogi. Namun, pada pelaksanaannya masih banyak sopir yang melanggar peraturan. Terakhir ada enam truk yang ditilang Dinas Perhubungan Kota Bekasi karena melanggar aturan operasional.
Pelanggaran jam operasional truk sampah itu menjadi salah satu alasan DPRD Kota Bekasi memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. DPRD Kota Bekasi menagih niat baik Pemprov DKI karena ada sejumlah komitmen dalam kerja sama yang tidak direalisasikan.
Menlu Retno Marsudi dan Menlu Australia Julie Bishop (Foto: Antara)
Metrotvnews.com, Padang: Perdana Menteri Australia Malcom Turnbull direncanakan akan berkunjung ke Indonesia. Hal ini disambut baik oleh Menlu RI Retno Marsudi.
Rencana kunjungan itu diutarakan oleh Menlu Retno saat memberikan keterangan di sela-sela pertemuan Indian Ocean Rim Association (IORA) di Padang, Jumat (23/10/2015). Menlu menyebutkan rencana tersebut bersama Menlu Australia Julie Bishop.
"Kunjungan PM Turnbull merupakan kunjungan pertama ke Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri Australia. Sebelumnya, Presiden RI melakukan pembicaraan per telepon dengan PM Turnbull untuk menyelamatkan terpilihnya sebagai perdana Menteri," ujar Menlu Retno, Jumat (23/10/2015).
Meskipun sudah ada rencana mengenai kunjungan Turnbull, namun belum diketahui waktu kedatangannya ke Indonesia.
Menlu Retno juga menyampaikan apresisasi terhadap bantuan Australia untuk mengatasi kebakaran hutan di Sumatera. Australia mengirimkan satu pesawat Air Commander dan satu pesawat Hercules Lock Heed L-382 G dengan kapasitas 15 ton liter air dan peralatan pemadam api dan personel.
"Kami sangat mengapresiasi bantuan Australia tersebut," tutur mantan Dubes RI untuk Norwegia itu.
Kedua Menlu juga membahas mengenai penguatan kerja sama bilateral. Di antaranya mengenai perkembangan pembukaan Konsulat Australia di Makasar dan rencana kunjungan misi dagang Australia ke Indonesia.
Indonesia dan Australia terus membina hubungan kerja sama baik dalam berbagai bidang. Total perdagangan kedua negara pada 2014 mencapai USD 10,68 miliar dengan ekspor Indonesia sebesar USD 5,03 miliar.
Australia juga merupakan negara asal wisatawan terbesar ketiga bagi Indonesia dengan jumlah 1,09 juta wisatawan pada 2014. Saat ini terdapat 17.975 pelajar Indonesia di Australia. (mtvn)