Pesan khusus Ketua KPK Pada Kabinet Indonesia Maju

RADARRIAUNET.COM: Presiden Joko Widodo telah mengumumkan dan melantik Menteri serta Wakil Menteri di Kabinet Indonesia Maju Jilid II. Mayoritas dari mereka berasal dari profesional dan sisanya berasal dari partai politik. Selain itu, ada juga sejumlah wajah baru maupun wajah lama yang ada dalam kabinet ini. Yasonna H Laoly tetap dipertahankan di kursi Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa Agung diisi orang dalam ST Burhanuddin, sedangkan Kapolri masih menunggu persetujuan DPR terhadap Idham Azis, calon tunggal yang diusulkan Presiden.

Kabinet dipimpin Joko Widodo-Ma’ruf Amin ini memulai pemerintahan dengan sejumlah regulasi baru, antara lain UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Bebepara nama anggota kabinet pernah bersinggungan dengan KPK dalam pemeriksaan kasus korupsi. Selain itu, masih ada anggota kabinet yang belum melaporkan harta kekayaannya ke komisi antirasuah,menyitat dari HKN Selasa (29/10/2019).

Ketua KPK Agus Rahardjo di sela-sela media gathering bersama wartawan beberapa hari lalu berharap para menteri dapat bekerja secara profesional membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu ia juga menekankan agar para menteri tidak melakukan korupsi dan menutup berbagai celah perbuatan rasuah lainnya.Saya hari ini juga mencermati, pemilihan kabinet yang baru untuk Indonesia Maju ya, saya juga berharap banyak sama dengan rakyat Indonesia. semoga dalam waktu yang tak terlalu lama, kabinet ini bisa membuktikan bekerja lebih cepat, lebih baik," ujarnya.

Agus meminta masyarakat memberikan kesempatan pada anggota Kabinet Indonesia Maju menunjukkan kinerja mereka. "Jadi mari kita beri kesempatan, mari kita beri waktu untuk kemudian kabinet ini menunjukkan performa kinerjanya," katanya.

Secara khusus Agus berpesan pada para menteri yang mengurus regulasi seperti pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang dipimpin Tjahyo Kumolo untuk segera mewujudkan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Sebab hal itu berperan penting dalam menggerakkan roda pemerintahan agar bekerja cepat dan efisien."Saya sangat menginginkan teman-teman yang mengurusi reformasi birokrasi, yang ini menjadi urat nadinya suatu pemerintah dapat berjalan lebih cepat. Dan reformasi birokrasi yang sudah dimulai agak lama semoga segera terwujud dengan baik," pungkasnya.

Agus juga memberi tanggapan mengenai berlakunya UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terlihat lebih fokus terhadap pencegahan daripada penindakan. Ia berpendapat pemerintah semestinya membuat instansi baru yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden untuk memaksimalkan upaya pencegahan."Bayangan saya ya ini, dibentuk yang namanya menteri pengawasan dan pengendalian, mestinya. (Instasi) itu dapat bongkar (sistem) ke mana-mana. Supaya sistem-sistem itu segera ada, supaya sistem itu berjalan," tuturnya.

Menurutnya, instasi tersebut dapat menyelaraskan janji Jokowi untuk membuat sistem pelayanan secara elektronik guna mewujudkan transparansi kepada masyarakat. Sebab ia melihat meskipun Presiden telah meminta sistem tersebut dilakukan pada awal periode 2014, tetapi sejumlah instansi justru baru menerapkannya pada 2019."Karena pengalaman banyak negara yan terapkan itu, kalau terapkan e-planning dan e-budgeting anggarannya itu detil, dan rakyat semuanya tahu. Kita kan belum sampai ke sana ya," jelasnya.

RR/DRS/HKN