Soal Wamen, PAN Sindir Misi Jokowi Pangkas Birokrasi

RADARRIAUNET.COM: Partai Amanat Nasional (PAN) mengkritik langkah Presiden Joko Widodo melantik 12 orang sebagai wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju. Penunjukan 12 wakil menteri membuat PAN mempertanyakan komitmen Jokowi dalam memangkas birokrasi.

"Apakah ini (pelantikan 12 wamen) tidak bertentangan atau kontradiktif dengan gagasan Presiden untuk memangkas birokrasi di pemerintahan itu?" kata Saleh kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat 25 Oktober 2019.

Lantas dia pun mempertanyakan bidang kerja yang akan dipegang oleh 12 orang wamen tersebut. Pasalnya, kata Saleh, hampir di semua kementerian memiliki pejabat yang disebut direktur jenderal atau deputi untuk menangani beragam permasalahan yang spesifik.

"Dirjen ini adalah pembantu menteri. Artinya, sudah ada yang membantu di dalam itu. Sekarang ditaruh lagi wamen yang tugasnya juga kelihatannya untuk membantu melancarkan tugas menteri. Nanti bagaimana ini job description-nya?" kata dia.

"Apakah wamen ini nanti hanya dipakai untuk tugas-tugas dalam hal ini seremonial saja, misalnya membuka pelatihan, membuka rapat dan lain sebagainya atau mungkin bisa mengeksekusi program?" imbuhnya.

Jokowi didampingi Wapres Ma'ruf Amin hari ini (25/10/2019) melantik 12 tokoh untuk menduduki kursi wakil menteri di sejumlah kementerian dalam Kabinet Indonesia Maju. Para tokoh itu sebelumnya dipanggil Jokowi ke istana pada pagi hari, lalu diumumkan nama-nama serta jabatannya oleh sang presiden sekitar pukul 13.42 WIB. Jokowi dan Ma'ruf Amin mengumumkan seraya duduk di tangga Istana Kepresidenan.

Wakil menteri sendiri bukan sesuatu yang baru. Jabatan ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Susilo Bambang Yudhoyono saat menjabat presiden periode kedua, 2009-2014, pernah menunjuk sedikitnya 19 wakil menteri selama memerintah.

Jokowi pun pada periode pertama menunjuk tiga wakil menteri antara lain Wakil Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Keuangan, dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sementara saat hari pelantikannya di Gedung MPR, 20 Oktober lalu, Jokowi menyatakan salah satu programnya adalah memangkas birokrasi. Menurut Jokowi prosedur dan birokrasi yang panjang harus dipangkas.

"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.

"Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun," kata dia lagi.

Pemangkasan birokrasi menjadi bagian dari lima program prioritas yang akan dikerjakan selama lima tahun pemerintahannya. Tujuannya, menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045, dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan.

RR/cnni