Try Soetrisno: Dulu Saya Jadi Wapres Tak Pakai Duit

Jakarta: Wakil Presiden Indonesia ke-6 Try Sutrisno mengkritik konsep Pemilu yang semakin menjauh dari Pancasila. Buktinya, Pemilihan Umum di Indonesia pasca-Reformasi sangat mahal dan tak demokratis. Hal itu kontras dengan yang dia alami saat menjadi wakil presiden.

"Dulu saya jadi Wapres tidak pakai duit, tidak bikin bendera. Justru tawaran datang dari berbagai fraksi di MPR untuk dicalonkan ke Presiden," ujar Try dalam pidatonya di Kantor Para Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (26/10).

Mahalnya biaya yang dianggarkan negara untuk pelaksanaan Pemilu, maupun yang dikeluarkan para kandidat demi meraih simpati publik, terbilang sangat besar.

"Ongkos politik sudah lebih dari 150 triliun sudah dikeluarkan negara buat Pemilu langsung. Apalagi kalau mau jadi Bupati sekarang, tak kurang dari Rp 30 milyar, kalau jadi Gubernur ada yang Rp 100 milyar, apalagi kalau mau jadi Presiden," cetusnya.

Bagi Try, mahalnya biaya pemilu ini justru melahirkan pemimpin yang korup dan tak memikirkan masyarakatnya. Ketika memimpin, justru kepala daerah sibuk mencari dana dengan cara korupsi untuk mengembalikan modal kampanye yang mahal.

"Mereka itu menggunakan uangnya siapa dulu, jika bukan uangnya, lantas harus mengembalikannya dong, sehingga terjadi korupsi," kata dia.

Bagi Try, dana sebesar itu seharusnya bisa digunakan Pemerintah untuk membangun infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan pelayanan publik yang lebih baik.

"Daripada Rp 150 triliun habis untuk pemilihan langsung, ini bisa buat bangun prasarana jalan, rumah sakit, dan lain-lain. Belum lagi ada kasus bunuh diri," ujarnya.

Melihat kondisi ini, Try menilai penerapan Pemilu langsung di Indonesia justru menjauh dari sila ke empat Pancasila. Baginya, pemilihan posisi eksekutif baik di pusat maupun daerah baiknya dipilih secara tak langsung melalui parlemen.

"Sila ke-4 itu yang dipilih langsung harusnya (Anggota) DPR saja, tapi kalo yang eksekutif dipilih tidak langsung, Presiden ya dipilih oleh MPR, kepala daerah dipilih DPRD," ujarnya.

Try menanggap bahwa demokrasi yang dianut Indonesia saat ini tidak lagi berdasarkan Pancasila yang ebrdasarkan musyawarah mufakat. Menurutnya, Indonesia sudah mengadopsi budaya demokrasi liberal dari Amerika Serikat.

"Anda pakai demokrasi jangan pakai demokrasi liberal, demokrasi indonesia adalah demokrasi Pancasila yang benar. Sekarang kita malas untuk mau musyawarah," tandasnya.

arh/cnni