Jakarta: Proses pencetakan blangko untuk kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) terus berlangsung. April 2017, proses pencetakan tahap lanjutan sudah dimulai.
"Rencana (cetak) 18,9 juta," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh ketika dihubungi, Senin 19 Juni 2017.
Pencetakan dalam skala besar ini menyongsong dua pesta demokrasi, pilkada 2018 di 171 daerah dan pemilu 2019. Pasokan blangko lebih banyak untuk menjamin hak suara masyarakat.
Terkait tender, pada April 2017 Kementerian Dalam Negeri telah menyerahkan audit kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sedangkan hasil pengadaan pada 2016 sudah disebarkan enam juta blangko. Sejauh ini yang terpakai baru dua juta blanko.
Pilkada 2018 masih beberapa bulan lagi, namun Kementerian Dalam Negeri tak ingin kecolongan seperti pilkada tahun ini. Banyak daerah mengeluh kekurangan blangko untuk mencetak KTP-el.
Zudan menyebut saat ini perekaman data hampir menyentuh sekira 180 juta atau nyaris keseluruhan dari penduduk Indonesia yang berhak mendapat KTP-el. "Perekaman tinggal sedikit, sekitar 2,5% lagi," katanya.
Sebelumnya, mayoritas daerah peserta pemilihan mengeluh soal blangko KTP-el. Para masyarakat yang mendapat suket atau surat keterangan usai merekam data, banyak mendapat masalah.
Tak jarang mereka kehilangan hak pilih karena ada miskomunikasi saat hari pemungutan suara. Untuk itu Kemendagri ingin semua berjalan beriringan, masyarakat merekam dan mendapat KTP-el, melalui pemenuhan kebutuhan blangko sejak sebelum tahapan pesta demokrasi.
TRK/Mtvn