Pemerintah Jokowi Didesak Segera Sikapi Panama Papers

Administrator - Selasa, 26 April 2016 - 22:40:12 wib

ilustrasi. Dok. panamapapers.icij.org

RADARRIAUNET.COM - Setara Institute menyatakan pemerintah harus segera bersikap terkait Panama Papers yang menyeret nama sejumlah pejabat publik di Indonesia. Setelah Ketua BPK Harry Azhar Azis, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan pun ikut disebut dalam Panama Papers.

“KPK dan Presiden Jokowi yang mengaku sudah memvalidasi data bocoran itu mestinya segera mengambil sikap agar tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan dan ketidakpercayaan publik,” kata Ketua Setara Institute, Hendardi.

Ia mengingatkan disebutnya nama-nama pejabat publik Indonesia dalam Panama Papers tak bisa diabaikan begitu saja.

“Meski Luhut membantah, tapi tetap saja dugaan keterlibatannya berpotensi akan mengganggu kredibilitas pemerintahan Jokowi-JK. Apalagi Luhut merupakan pejabat strategis dalam kabinet,” kata Hendardi.

Panama Papers ialah istilah untuk bocornya dokumen firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca, yang melayani jasa pembuatan perusahaan cangkang. Dokumen itu berisi nama-nama perusahaan cangkang di negara suaka pajak.

Semalam, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan dia dan Presiden Jokowi telah menerima laporan langsung dari Luhut.

“Pak Luhut sampaikan pada saya masalahnya, ke Presiden otomatis (juga)," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden sepulangnya dari Rapat Terbatas di Kantor Presiden sore harinya.

Pria yang akrab disapa JK itu berkata, Luhut sudah mengklarifikasi semuanya. Ia pun sepakat dengan tindakan Luhut yang pagi harinya melakukan klarifikasi ke publik sebelum bertemu dia dan Jokowi.

Menurut JK, tak semua orang yang namanya masuk Panama Papers melakukan tindak kejahatan, seperti juga kalimat yang tercantum pada halaman pertama berkas itu.

JK mengatakan, tak ada masalah dengan orang-orang yang mencari kredit ke luar negeri untuk dimasukkan ke dalam negeri. Yang jadi masalah, kata dia, ialah saat orang-orang tak membayar pajak di dalam negeri lalu menyimpan uangnya di luar negeri.

Luhut, berdasarkan investigasi Tempo atas Panama Papers yang dimuat di majalah itu, tercatat sebagai Direktur Mayfair International Ltd yang terdaftar di Seychelles –negara kepulauan di lepas pantai timur Afrika, Samudra Hindia– pada 2006.

Saham Mayfair dilaporkan dimiliki oleh PT Buana Inti Energi dan PT Persada Inti Energi. PT Buana memegang 40 ribu lembar saham Mayfair, sedangkan PT Persada mengantongi 10 ribu lembar saham Mayfair. Tiap lembar saham bernilai US$1.

PT Buana Inti Energi ialah salah satu anak perusahaan PT Toba Sejahtra yang didirikan pada 2004 oleh Luhut. Perusahaan ini memiliki empat bisnis inti, yakni batu bara, minyak gas, pembangkit listrik, dan agrikultur.

Menurut tobabara.com, situs resmi Toba Bara Sejahtra yang juga merupakan salah satu anak perusahaan PT Toba Sejahtera, Luhut sampai saat ini tetap menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan yang pernah dipimpin oleh putranya itu.

Sementara PT Persada Inti Energi merupakan anggota konsorsium yang memenangi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2 di Bengkayang, Kalimantan Barat, senilai sekitar Rp630 miliar. Namun pembangunan PLTU itu kini terbengkalai.

Terkait itu semua, ujar Hendardi, Jokowi harus sungguh-sungguh menyelidiki benar atau tidaknya dugaan keterlibatan Luhut itu, pun dampak politik yang ditimbulkan.

“Apapun keyakinan Jokowi, standar bersih hukum dan berintegritas tinggi harus dijadikan pedoman Jokowi,” kata Hendardi.

cnn/ alex harefa

Berita Terkait