PDIP Ngotot Lima Jatah Menteri Tidak Dikurangi

JAKARTA (RRN) - Indonesian Corruption Watch (ICW) mengkritisi kinerja penegakan hukum pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Salah satu menteri yang disorot dalam bidang hukum ialah kader PDIP yang menjabat sebagai Menkumham, Yassona H Laoly.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira menegaskan jatah menteri partai berlambang banteng moncong putih itu tetap lima.

"Secara umum (menteri PDIP) tidak perlu diganti. Tapi kalau diganti yang penting (tetap) lima," ujar Andreas kepada awak media, usai menghadiri diskusi Sindo Trijaya di Warung Daun, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2015).

Andreas menilai, apa yang dilakukan Yassona adalah dalam posisi menjaga proses penegakan hukum. Ia juga harus mempratikan HAM. Sebab itu tidak mudah memadupadankan kedua hal tersebut, sehingga memunculkan kritik dari berbagai kalangan.

"Di situ balance memang tidak mudah, tapi saya lihat dalam perjalanan penyelenggaraan di Kemkumhham, dia sangat perform, soal imigrasian, ada beberapa dirjen dari segi dan bidang kerjanya terpisah sekarang," imbunya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengangkat lima kader PDIP saat mengumumkan Kabinet Kerja usai dilantik, tahun lalu. Mereka ialah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, Menteri BUMN Rini M Soemarno, dan Menteri Koperasi dan UMKM, AAGN Puspayoga. Namun, saat ini, jatah tersebut bertambah usai Pramono Anung diangkat menjadi Sekretaris Kabinet (Seskab) menggantikan Andi Widjoyanto.
(sus)