AS Kerahkan Pasukan Khusus ke Suriah

WASHINGTON  (RRN) - Presiden Amerika Serikat Barack Obama telah mengizinkan pengerahan pasukan khusus untuk pertama kalinya ke Suriah. Keputusan ini bertentangan dengan penolakan AS sebelumnya untuk mengerahkan pasukan militer ke lapangan dalam menangani konflik Suriah.

Disampaikan juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest, seperti dilansir AFP, Sabtu (31/10/2015), Obama menyetujui pengerahan kurang dari 50 personel operasi khusus ke Suriah bagian utara. Pengerahan ini untuk memperkuat pasukan yang kini bertempur melawan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Tentara AS diyakini sebelumnya telah dikerahkan dalam sejumlah misi rahasia di Suriah, namun mereka belum pernah dikerahkan dalam misi berkelanjutan.

Namun Gedung Putih membantah bahwa pengerahan pasukan khusus ini membalikkan kebijakan Obama yang bersikeras tidak mengirimkan tentara AS ke medan pertempuran di Suriah. "Strategi kami di Suriah tidak berubah," tegas Earnest.

Lebih dari setahun terakhir, AS memimpin koalisinya melancarkan serangan udara terhadap ISIS di Irak dan Suriah. Dilaporkan ada lebih dari 13 ribu target ISIS yang telah dikenai AS dan koalisinya. Namun serangan udara ini hanya terbatas menghentikan pergerakan ISIS.

Upaya memberantas ISIS di Suriah terkendala dengan adanya konflik sipil yang berlangsung sejak Maret 2011 lalu. Lebih dari 240 ribu orang tewas dalam konflik sipil yang memicu gelombang pengungsi besar-besaran sejak Perang Dunia II.

Obama enggan melibatkan tentara AS ke medan pertempuran di Timur Tengah, melainkan lebih mendukung kelompok oposisi yang terdiri atas campuran kelompok Kurdi, Syiah, Sunni dan sebagainya. Kelompok oposisi sendiri lebih bersemangat melawan rezim Presiden Bashar al-Assad daripada ISIS. Baru-baru ini, pemerintahan Obama terpaksa meninggalkan misi pelatihan pejuang oposisi Suriah karena dianggap tidak efektif.

"Tujuannya adalah mengerahkan beberapa personel di lapangan, untuk mengawasi, bekerja dengan unit yang bertempur langsung (melawan ISIS) dan melihat langkah-langkah apa yang mungkin dilakukan," tutur seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya. (nvc/gah/fn)