Disdik Beranggaran Terbesar, Sebaran Guru dan Sarana Pendidikan Meranti Amburandul

SELATPANJANG (RRN) - Penyebaran tenaga pendidik (Guru,red) di Kabupaten Kepulauan Meranti sungguh tidak merata antara sekolah dikawasan perkotaan dengan sekolah yang berada diperdesaan.

Hal ini sangat ironis, sehingga mengakibatkan mutu pendidikan terhadap regenerasi anak bangsa di wilayah Kepulauan ini sangatlah rendah.

Selain penataan dan pendistribusian guru, pembangunan sarana pra-sarana dibidang pendidikan juga 'amburadul', meski disegi anggaran dunia pendidikan sangat diprioritas, namun realisasi tidak sesuai harapan masyarakat.

Demikian diungkapkan salah satu tokoh masyarakat Pulau Merbau, Suparman Alwi, Kamis (10/9/15) lalu ketika berbincang-bincang di Kota Selatpanjang.

Menanggapi persoalaan itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, M Arif, Jumat (11/9/15) kemarin mengakui, penyebaran guru yang tidak merata merupakan masalah yang telah lama diketahui oleh Dinas Pendidikan.

Namun pihak Dinas Pendidikan sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. M Arif juga mengakui masalah politis menjadi faktor penyebab banyaknya guru yang menumpuk di perkotaan.

Menurutnya, tidak sedikit guru yang bertugas di pedesaan mengajukan surat pindah ke Kota Selatpanjang atau juga ke Kota lainnnya. Apalagi, kata Arif, setiap guru yang pindah sudah memegang surat rekomendasi.

"Dinas Pendidikan tidak bisa berbuat apa-apa jika ada guru yang mengajukan pindah. Kami juga tidak boleh menghalangi guru untuk pindah. Kalau persyaratan lengkap, kami harus proses," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Ardiansyah mengatakan, selain tidak meratanya penyebaran guru, pembangunan sarana dan prasarana (Sapras) pendidikan pada anggaran murni 2015 hingga saat ini juga belum direalisasikan oleh Dinas Pendidikan. Padahal banyak sekolah di Kepulauan Meranti yang belum layak guna.

"Anggaran di Dinas Pendidikan sekitar 70an miliar. Paling besar dibandingkan dengan SKPD lain, namun Disdik hingga saat ini belum juga melakukan pembangunan Sapras," ungkap Ardiansyah.

Akibat tidak adanya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, Ardiansyah mengaku sempat menerima keluhan dari beberapa tokoh masyarakat yang merasa tidak puas atas tidak menatanya pembangunan sarana pendidikan.

"Saat kami turun reses, banyak masyarakat yang mengeluh karena sarankan dan pemerataan guru tidak seimbang antara perkotaan dan pedesaan. Kami minta pihak Disdik untuk merealisasikan pembangunan Sampras pada tahun 2016 mendatang," ujar Ardiansyah. (rtc)