Jokowi: Tak Ada Tawar-menawar Kedaulatan RI

RADARRIAUNET.COM: Presiden Joko Widodo menilai seluruh pernyataan pejabat pemerintahan yang berkaitan dengan kapal-kapal dan klaim China atas perairan Natuna sudah sangat baik. Jokowi menegaskan tak ada tawar-menawar mengenai kedaulatan dan teritorial negara Indonesia.

"Seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik, bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna 'Penetapan RPJMN 2020-2024', di Istana Negara, Jakarta, dikutip CNN Indonesia, Senin (6/1).

Sebelumnya, Jokowi melalui Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyatakan pemerintah tidak akan berkompromi dalam mempertahankan kedaulatan RI, terkait polemik perairan Natuna.

RI sendiri telah melayangkan nota protes kepada China terkait kapal penjaga pantai dan kapal penangkap ikan mereka memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Kementerian Luar Negeri menyatakan telah memanggil Duta Besar China di Jakarta untuk menyampaikan protes tersebut.

Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah mengakui Sembilan Garis (klaim atas sembilan titik imaginer) China di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Retno mengatakan batas wilayah itu merupakan klaim sepihak tanpa dasar hukum.

"Indonesia tidak pernah akan mengakui 9 dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh China yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," kata Retno.

Terpisah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah akan meningkatkan patroli di perairan Natuna setelah kapal China masuk dalam wilayah RI. Mahfud menyebut peningkatan patroli itu bukan untuk berperang.

"Kami sekali lagi enggak mau perang karena tidak ada konflik di situ (Natuna). Jadi untuk apa perang? Kami meningkatkan proporsionalitas patroli aja," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/1).

Mahfud menyatakan pemerintah akan selalu menjaga kedaulatan RI. Menurut Mahfud, peningkatan patroli di wilayah perairan Natuna itu juga merupakan bagian dalam mempertahankan kedaulatan wilayah RI.

"Itu sudah hak sah kita tidak ada nego. Yang lain jalan terus. Kan hubungan kita dengan China baik," ujarnya.

China Enggan Berkelahi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut China enggan berkonflik dengan Indonesia setelah kapal nelayan dan coast guard memasuki wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau. Luhut mengklaim China sudah mengurangi nelayannya menangkap ikan di perairan tersebut.

"Mereka sudah mengurangi jumlah nelayan mereka juga yang datang ke sana. Kita harus apresiasi juga. Jadi tidak ada keinginan mereka untuk berkelahi soal itu. Kalau ada pelanggaran itu pasti ada saja," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/1).

Luhut lantas meminta semua pihak tak mudah menuding pemerintah menjual kedaulatan Indonesia, khususnya kepada China. Dia ingin publik memahami makna perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

"Kita ini jangan terus gampang ngomong kita (pemerintah) ini menjual kedaulatan kita (Indonesia), beda ZEE itu," kata Luhut.

Luhut menyatakan perairan yang diterobos kapal China berada di wilayah ZEE Indonesia. Bukan laut teritorial. Wilayah ZEE sendiri lebih berkenaan dengan potensi ekonomi atau kekayaan alam. Bukan kedaulatan. Berbeda halnya jika kapal China memasuki laut teritorial Indonesia, maka bisa disebut telah melanggar kedaulatan Indonesia.

"Jadi sekali lagi saya ingin garisbawahi. Tidak ada keinginan pemerintah untuk meng-exercise mengenai kami berunding mengenai batas wilayah kita. Enggak ada. itu supaya jelas dulu," ujarnya.

Sejauh ini, lanjut Luhut, pemerintah Indonesia juga telah bersikap tegas. Nota protes telah dilayangkan kepada China. Selain itu, dilakukan pula penangkapan terhadap kapal asing yang menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia. Menurutnya, sudah ada enam kapal asing yang ditangkap karena mencuri ikan.

Pernyataan Luhut yang menyebut China enggan berkonflik berseberangan dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud mengatakan pemerintah Indonesia yang enggan berperang dengan China di Natuna.

Peningkatan patroli memang ditingkatkan usai kapal China berlayar di wilayah perairan Natuna Utara beberapa hari lalu. Namun, bukan persiapan menghadapi perang.

"Kami sekali lagi enggak mau perang karena tidak ada konflik di situ (Natuna). Jadi untuk apa perang? Kami meningkatkan proporsionalitas patroli aja," kata Mahfud.

RR/cnni/zet