RI Bersaing dengan Irak hingga Jepang di Voting Dewan HAM PBB

RADARRIAUNET.COM: Pemungutan suara pencalonan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan berlangsung pada Kamis (17/10) di New York, Amerika Serikat.

Dalam voting tersebut, Indonesia turut mencalonkan diri sebagai dewan HAM periode 2020-2022 mewakili negara Asia Pasifik. "Voting hari ini akan dilakukan tertutup, persiapan Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai Dewan HAM PBB ini sudah berlangsung sejak setahun terakhir. Pendekatan (untuk meraih dukungan) terus kami lakukan sampai menit akhir pemungutan hari ini," ucap pelaksana tugas juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, melalui pesan singkat.

Selain Indonesia, empat negara lainnya seperti Jepang, Korea Selatan, Irak, dan Kepulauan Marshall turut memperebutkan lima kursi dewan HAM PBB untuk negara Asia Pasifik,menyitat dari CNNI Kamis (17/10/2019).

Sementara itu, pemungutan suara akan dilakukan secara langsung, individual, dan tertutup oleh seluruh negara anggota PBB. Meski voting dilakukan terutup, Teuku menuturkan penghitungan suara akan berlangsung secara terbuka dan disaksikan oleh seluruh perwakilan negara anggota PBB di New York.

"Votingnya disebut secret ballot jadi proses pemungutan suaranya tertutup namun penghitungannya bisa langsung terlihat," kata Teuku. Dewan HAM PBB sendiri terdiri dari 47 anggota. Sebanyak 13 kursi dewan diisi oleh perwakilan negara Afrika, 13 kursi dari perwakilan Asia Pasifik, 8 kursi bagi perwakilan negara Amerika Latin dan Karibia, 7 kursi bagi perwakilan negara Eropa Barat dan negara lainnya, dan 6 kursi bagi kawasan Eropa Timur.

Jika terpilih, ini akan menjadi kelima kalinya Indonesia menjabat sebagai Dewan HAM PBB. Indonesia pernah mewakili Asia Pasifik sebagai Dewan HAM PBB pada periode 2015-2017, 2012-2014, 2008-2010, 2006-2007.

Di sisi lain, sejumlah lembaga dunia yang menyoroti catatan pelanggaran HAM di Indonesia. Antara lain sejumlah kasus pelanggaran HAM di Papua, kasus kematian Munir, diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas hingga LGBT, dan beberapa perkara lainnya.

RR/DRS/CNNI