Industri Migas Harus Kompetitif

Jakarta: Industri yang berkiprah di sektor energi di Indonesia diharapkan semakin kompetitif. Dengan demikian, industri itu dapat menciptakan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Hal tersebut dikemukakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dalam kuliah umum bertajuk Mewujudkan Energi Berkeadilan yang Berkelanjutan di Grand Studio Metro TV, Kedoya, Jakarta Barat, Selasa, 22 Januari 2019.

Hadir mengikuti kuliah umum itu Deputy Chairman Media Group Lestari Moerdijat, President Director Metro TV Suryopratomo, Plt Direktur Utama Media Indonesia Firdaus Dayat, Direktur Pemberitaan (nonaktif) Media Indonesia Usman Kansong, Plt Direktur Pemberitaan Media Indonesia Gaudensius Suhardi, dan tamu undangan lainnya.

"Masyarakat untung apabila harga energi murah," kata Jonan di acara yang digelar untuk merayakan HUT ke-49 Media Indonesia itu. Untuk itu, lanjut Jonan, pemerintah mendorong industri yang bergerak di subsektor minyak dan gas dengan serangkaian kemudahan serta kepastian berusaha melalui perbaikan regulasi.

"Pada 2018 kami menderegulasi 186 perizinan dan sertifikasi. Masih ada 60-70 regulasi yang perlu dikaji untuk kemudahan investasi. Kami berpegang pada Pasal 33 UUD 1945 yang menggariskan seluruh kekayaan alam dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat," ujar Jonan kepada sekitar 200 undangan tersebut.

Di depan undangan dari BUMN, perusahaan energi, transportasi, properti, perbankan, kementerian/lembaga, Kadin, perguruan tinggi, pemda, dan perhotelan itu Jonan mencontohkan munculnya perusahaan ritel ikut mendorong harga BBM lebih murah dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

"Exxon siap turun di sektor ritel dengan membangun 10 ribu SPBU mini. Kata Presiden, silakan. Semakin banyak operator, harga lebih kompetitif dan rakyat untung. Perusahaan pelat merah dan swasta punya kesempatan sama untuk meningkatkan kedaulatan energi nasional," ungkap Jonan.

Pemerintah juga mendorong turunnya harga gas seiring dengan meningkatnya infrastruktur jaringan gas kota. "Minimal 500 ribu rumah memanfaatkannya setiap tahun. Ini memangkas impor elpji hingga USD50 juta per tahun," tambahnya.

Di sektor kelistrikan, pemerintah sangat berharap tarif listrik juga turun. "Saya, Menteri BUMN, dan Dirut PT PLN sepakat tarif listrik itu bisa semakin terjangkau. Kami pastikan batu bara memenuhi kebutuhan pembangkit," tandas Jonan.

Dalam menanggapi Jonan, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, mengakui iklim usaha di sektor energi masih memerlukan beberapa sentuhan tambahan agar semakin kompetitif.

"Belum lagi ada kekhawatiran jika ganti menteri, berubah lagi kebijakan. Selain itu, perlu ada kemudahan dan perlakuan khusus sehingga bisa menarik investasi. Isu sosial kemasyarakatan kerap menjadi penghambat bagi investor migas untuk masuk ke Indonesia. Banyak sekali persoalan atau tuntutan dari masyarakat sehingga memberatkan investor," kata Mamit. (Media Indonesia)

AHL/medcom.id