Kota Baru Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

RADARRIAUNET.COM - Indonesia telah berdiri secara hukum sejak 71 tahun yang lalu, tetapi pertumbuhan ekonomi masih jauh lebih rendah dibanding dengan negara-negara lain di kawasan Asia bahkan di Asia Tenggara sekalipun, padahal banyak negara di Asia berdiri atau start to recover dengan periode yang sama. Selain rendahnya pertumbuhan ekonomi, kualitas pertumbuhannya pun perlu diarahkan untuk memenuhi kriteria sustainability. Negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam seperti Indonesia memiliki kemajuan yang sangat pesat, sebut saja Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok.

Tiongkok bahkan lebih terlihat jelas hitam putih pembangunannya. Bagaimana Tiongkok bisa “memberi makan” sekitar 1,5 miliar penduduk. Bagaimana Tiongkok membangun Shenzhen, Guangzhou, Xiamen, Ghuizhou (pengembangan dari Guiyang) dan kota-kota lain yang lokasinya jauh dari Beijing, kearah perbatasan dengan Vietnam, India, Rusia. Di sisi lain, negara-negara kecil di ASEAN seperti Vietnam, Kamboja dan Laos mulai dibanjiri investor. Bertalian dengan itu muncul pertanyaan : Bagaimana Indonesia berpikir untuk loncat dua langkah ke depan dalam pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkesinambungan? Pemerintah perlu menata kembali portofolionya.

Dalam kurun waktu yang lama Indonesia lebih memfokuskan pada pendapatan pajak ketimbang pendapatan dari dunia usaha, pemerintah lebih bersifat menunggu hasil pajak sementara itu variabel usaha tidak bergerak. Seyogiyanya jika variabel usaha bergerak naik, maka pendapatan pajak juga naik. Dengan demikian Indonesia harus berfpkir bagaimana meningkatkan perekonomian yang dipicu oleh pembangunan kota baru. Pertanyaan kemudian : Apa yang urgent dilakukan untuk pembangunan Indonesia ? Tentunya percepatan pembangunan kota-kota baru sesegera mungkin.

Bayangkan kepulauan Indonesia dari Barat ke Timur dan dari Utara ke Selatan. Pertumbuhan ekonomi terbesar didorong dari Pulau Jawa, Sumatera dan Bali. Sementara Inflasi yang berasal dari consumption juga terbesar di daerah Pulau Jawa, Sumatera dan Bali. Ini harus diubah. Apabila kota-kota baru dibangun, maka akan memunculkan zona-zona ekonomi baru yang mengkontribusikan pendapatan baik dari pajak dan non pajak. Bagaimana caranya dengan jumlah dana pemerintah yang terbatas, apa mungkin? Perlu dukungan perusahaan-perusahaan yang bagus yang memiliki strong cashflow dan kesediaan menanggung kerugian dalam jangka panjang.

Dana yang dimiliki existing companies di Indonesia sangat besar jumlahnya, tetapi hanya berputar di Pulau Jawa, Pulau Bali dan Pulau Sumatera. Sebenarnya dana ini dapat dialokasikan di daerah Indonesia Timur dan Indonesia Tengah bagian Utara. Perusahaan pengembang kota baru nantinya akan membantu mencarikan investor. Investor akan bawa modal untuk pembangunan. Pemerintah akan memperoleh layanan dan bantuan marketing gratis dalam mengundang FDI (Foreign Direct Investment) ke Indonesia. Mengapa existing companies menjadi ujung tombak pembangunan? Pertumbuhan dunia usaha merangsang dunia usaha baru dan pengembangan pemerintahan baru di daerah.

Existing companies memiliki dana dan model bisnis sehingga dapat digunakan untuk merintis pembangunan daerah-daerah karena memiliki buffer yang kuat dalam beberapa waktu. Jika suatu daerah memiliki satu zona industri maka di sana akan muncul kota baru. Zona industri akan membangun usaha, usaha akan mengundang masyarakat baru termasuk tenaga ahli. Jumlah penduduk meningkat, banyaknya jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan rumah sakit, apotik dan sarana pendidikan. Jumlah penduduk naik akan menciptakan pasar.
Naiknya kuantitas dan kualitas tersebut mendorong PEMDA (Pemerintah Daerah) dan Pemerintah Pusat membangun government channel dan infrastruktur. Efek domino positif pembangunan kota-kota baru adalah pertumbuhan perputaran uang dan jasa yang secara otomatis menaikkan fungsi kualitas dan kuantitas ekonomi. Bagaimana caranya itu semua terwujud ? Perlu ada komitmen pemerintah melalui peraturan peraturan yang menyeluruh tetapi tepat sasaran serta kerjasama ABG (Academician, Business dan Government).

Komitmen pemerintah dalam mendukung sektor swasta secara penuh paling tidak mempercepat perizinan dan kebijakan perpajakan untuk daerah tertentu dalam proses pembangunan kota baru, perusahaan pengembang kota baru dan dalam jangka waktu tertentu. Mempersiapkan peraturan-peraturan beserta petunjuk pelaksanaannya yang sederhana, gampang dipahami dan pro kepada percepatan pembangunan. Peraturan perpajakan perlu sekali diutamakan untuk membentengi pemilik dana di indonesia dari tawaran-tawaran investasi dan penyimpanan uang di negara-negara yang menawarkan Tax Haven, seperti Amerika Serikat, Hongkong, Swiss, Singapura, Cayman Islands, Luxemburg, Bahrain, Lebanon dan lainnya.

Selain perpajakan, tawaran kemudahan investasi perlu juga dilakukan kerjasama ABG (Academician, Business dan Government). Program ABG sedang dilakukan dengan City Planning Program antara President University dengan Jababeka sebagai pengembang kota baru dan Kementrian PPN dan BAPPENAS sebagai pemerintah yang memiliki blue printperencanaan pembangunan nasional.


Oleh : Rendy/bsc