Johnson Panjaitan: Dalam Mengungkap Keterlibatan Aparat, Kita Sebaiknya Perang

Administrator - Rabu, 10 Agustus 2016 - 13:08:18 wib

Johnson Panjaitan. spc

RADARRIAUNET.COM - Upaya mengurai kesulitan hukum terkait laporan Haris Ashar, Sekretaris LSM Kontras, yang membeberkan keterlibatan aparat dari beberapa institusi penegak hukum Indonesia dalam sindikat bisnis narkoba dengan gembong tervonis mati, Freddy Budiman, kini menjadi sorotan tajam seluruh pakar hukum dan LSM serta masyarakat luas.

Sebagai upaya untuk mengangkat sisi kebenaran dari testimoni seorang Freddy Budiman, (gembong narkoba, red) yang telah dihukum mati baru-baru ini, salah satu tayangan televisi, Selasa, 9/8/2016 pukul 08.00 S/D 10.00 WIB, yang disajikan secara Live, sangat jelas terlihat berbagai pendapat yang kontradiktif, baik oleh pihak Polri melalui kadiv humas Irjen Boy Rafli, BNN, dan TNI.

"Atas pernyataan Haris Ashar ini, kami BNN merasa terusik dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BNN, yang konon telah bersusah payah untuk membangun citra kita dimasyarakat, " kata juru bicara BNN.

Jadi menurut juru bicara BNN, apa yang ditulis oleh Freddy Budiman bisa saja merupakan upaya untuk memperlambat hukuman, "jadi tidak melulu hanya untuk menyoroti soal Ham, " katanya.

"Jika memang benar untuk memperjuangkan soal Ham, maka kita akan lebih prihatin lagi dengan 33 orang setiap hari meninggal akibat narkoba, mengapa tidak ada yang memperjuangkan Ham nya," ujar juru bicara BNN.

"Saya kira proses penegakan hukum Freddy Budiman sudah sangat memperhitungkan ham, karena sudah melalui beberapa tahap, seperti PK dan penangguhan lainnya, " sebut juru bicara BNN.

Namun merespon pernyataan BNN, Johnson Panjaitan justru tampil dengan pernyataannya yang sangat kontroversial dan mengatakan bahwa dalam mengkaji sisi hukum serta kebenaran dibalik testimoni Freddy Budiman, sebaiknya di antara pengamat dan pemerhati tidak perlu berharmoni.

"Saya pikir dalam mengungkap persoalan keterlibatan aparat dalam kasus narkoba ini, kita tidak perlu lagi harmoni, " katanya. Johnson berpendapat, jika yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait dalam pengungkapan kasus ini hanyalah untuk mempersamakan pemikiran, ia menolak karena hasilnya akan jalan di tempat.

"Dalam mengungkap kasus ini kita sebaiknya perang. Kita perang saja untuk melakukan perbaikan. Kami dari LSM dan didukung masyarakat siap perang dengan aparat dan penegak hukum dalam mengurai kasus ini," sebutnya dengan keras, yang disambut meriah oleh para peserta lainnya.

Perang yang dimaksudkan ialah mengungkap kasus dengan cara pandang dan mekanisme yang berbeda, baik oleh pihaknya, maupun pihak terkait lainnya seperti Polri, BNN, dan TNI, sampai pada akhirnya testimoni Freddy Budiman terungkap kebenarannya.

Testimoni Freddy Budiman yang mengungkap kekerasan dan kekejaman para penegak hukum dalam memeriksa terpidana narkoba, serta keterlibatan para petinggi institusi Polri dan TNI dalam bisnis narkoba konon kemudian ditulis dan dilaporkan oleh Haris Ashar sekretaris Kontras ke juru bicara kepresidenan Johan Budi. Konon hal itu tidak mendapat respon yang cepat dan jelas sehingga Haris harus menyampaikannya ke publik melalui media online dan elektronik.

Hal itulah yang kemudian menjadi sumber masalah bagi beberapa institusi yang tercatut dan mendapat sorotan tajam dan menyita perhatian para oknum institusi dan penegak hukum serta para pakar hukum, para pemerhati HAM dan masyarakat luas.

Terkait dengan testimoni Fredd, hal yang patut untuk direspon bukan saja hanya persoalan HAM, namun yang menjadi sorotan utama justru pada aspek keterlibatan oknum aparat dari beberapa institusi penegak hukum dalam bisnis haram itu.

Tidak ada asap kalau tidak ada api, tidak ada akibat kalau tidak ada penyebabnya, mungkin begitulah kalimat yang tepat atas permasalahan laporan Haris Ashar yang mencatut beberapa oknum dan institusi penegak hukum di Indonesia.

Jika melihat kenyataan yang kejam dan sadis dari akibat bisnis narkoba, dengan kematian generasi bangsa setiap hari puluhan jiwa, maka sikap terbaik dan sangat tepat dari negara yang berdasarkan hukum ini adalah perang terhadap pelaku kejahatan narkoba.

Feri Sibarani/radarriaunet.com

Berita Terkait