Ahok Diminta Jangan Ganggu Proses PDIP

RADARRIAUNET.COM - Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok tidak mengganggu proses pencalonan di partainya. Apalagi Ahok sudah menyatakan maju lewat tiga partai pendukung yakni Nasdem, Hanura dan Golkar.

"Jangan justru mencolek-colek PDIP, karena kami mempunyai mekanismenya sendiri," kata Masinton dalam diskusi, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7).

Masinton mengkritik Ahok yang memilih jalur partai politik dalam pemilihan kepala daerah 2017. Menurut dia seharusnya Ahok konsisten menggunakan jalur independen karena sudah memiliki satu juta KTP.

Peneliti senior LIPI, Siti Zuhro pun berpendapat Ahok tidak konsisten dan cenderung melecehkan relawan pendukungnya yang sudah bekerja keras mengumpulkan dukungan satu juta KTP.

Selain itu, sikap Ahok tersebut menurutnya, sebagai bentuk kebimbangan dalam pengambilan keputusan.

"Dia menunjukkan kebimbangan, ragu-ragu dan maunya cepat-cepat. Untuk pemimpin kurang bagus," kata Siti.

Sedangkan, Ketua Tim Penjaringan Calon Gubernur DKI Jakarta Partai Gerindra, Syarif mengaku tak terkejut dengan keputusan Ahok tersebut. Hal itu dinilainya sebagai karakter asli Ahok.

"Saya tidak kaget, karena watak Ahok sejak dulu seperti itu. Kami dari awal yang menenteng Ahok, tahu karekternya yang suka loncat sana, loncat sini," ujar Syarif.

Sementara itu Juru Bicara Komunitas Pendukung Ahok (Kompak) Tsamara Amany mengklaim keputusan Ahok yang memilih maju melalui jalur partai politik pada Pilkada 2017, sebagai bentuk apresiasi karena parpol telah mendengarkan aspirasi warga DKI Jakarta.

"Jadi saya rasa Pak Ahok memilih partai politik adalah bentuk apresiasi, karena sudah mau mendengarkan aspirasi rakyat," kata Tsamara.

Tsamara menilai, keputusan itu akan mengubah tatanan politik di Indonesia. Sebab, dalam hal ini calon kepala daerah tidak lagi mengemis kepada partai untuk diusung maju dalam Pilkada.

Masinton membantah pernyataan Tsamara. Menurutnya, pernyataan Ahok memilih jalur parpol karena merupakan aspirasi warga DKI Jakarta, masih perlu dikaji dan diuji.

"Kalau dikatakan sebagai permintaan arus bawah, masih harus kita uji. Proses pengumpulan satu juta KTP itu masih klaim saja," kata Masinton.

Klaim satu juta KTP yang telah dikumpulkan relawan Teman Ahok, kata dia, akhirnya tidak terbukti. Hal ini dikarenakan Ahok kemudian memilih jalur parpol sebagai kendaraan politiknya dibanding maju sebagai calon independen.


cnn/radarriaunet.com