Jurnalis CNN Indonesia Dicabut Kartu Liputan, Kebebasan Pers di Bawah Bayang-bayang Istana

Radarriau.net | Jakarta - Sebuah insiden yang terjadi di lingkungan Istana Kepresidenan memicu gelombang protes dari kalangan jurnalis dan masyarakat sipil. Pada Sabtu, 27 September 2025, Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden mencabut kartu liputan seorang jurnalis CNN Indonesia. Keputusan drastis ini diambil setelah jurnalis tersebut mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai dugaan keracunan massal yang dikaitkan dengan program pemerintah, "Makan Bergizi Gratis" (MBG).

Tindakan ini dinilai sebagai bentuk sensor dan ancaman serius terhadap kebebasan pers di Indonesia. Padahal, tugas jurnalis adalah mencari dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan publik, termasuk isu-isu sensitif yang menyangkut kebijakan pemerintah.

Pelanggaran Hak Publik untuk Tahu

?Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, Herik Kurniawan, dengan tegas menyatakan bahwa keputusan Biro Pers adalah tindakan represif. "Membatasi topik pertanyaan adalah bentuk sensor, dan mencabut kartu liputan karena pertanyaan di luar topik adalah tindakan represif," ujarnya. Ia menegaskan bahwa hal ini mencederai hak publik untuk mendapatkan informasi yang jujur dan transparan.

Kecaman serupa datang dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta. Dalam pernyataan resminya, AJI menyebut insiden ini menunjukkan adanya upaya untuk mengontrol narasi dan menghindari akuntabilitas publik. "Pemerintah seharusnya menyambut pertanyaan kritis sebagai wujud akuntabilitas, bukan malah menghukum jurnalis yang berani bertanya," tulis AJI. Mereka mendesak agar kartu liputan jurnalis tersebut segera dikembalikan dan meminta jaminan kebebasan pers di lingkungan Istana.

Sorotan Terhadap Program MBG

Dibalik insiden ini, pertanyaan yang diajukan jurnalis tersebut ternyata menyentuh isu yang sangat sensitif: dugaan keracunan pada program MBG. Program yang digadang-gadang sebagai solusi gizi ini kini menjadi sorotan tajam. Alih-alih meredakan kekhawatiran publik dengan jawaban yang transparan, tindakan Biro Pers justru dinilai seolah-olah mengonfirmasi adanya masalah yang coba ditutupi. Hal ini berpotensi merusak citra pemerintah yang ingin terlihat terbuka dan akuntabel.

Hingga saat ini, pihak CNN Indonesia, Sekretariat Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara belum memberikan tanggapan resmi. Namun, tekanan dari publik dan organisasi pers terus meningkat, menuntut penjelasan dan jaminan bahwa hak jurnalis untuk meliput secara bebas tidak akan dibatasi lagi. Insiden ini menjadi preseden buruk bagi masa depan kebebasan pers dan transparansi di Indonesia.

(Ig)