Banyak Anggaran Mubazir, DPR Minta Pertanggungjawaban K/L

RADAR BISNIS - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai cukup besar anggaran negara yang mubazir setiap tahunnya karena tidak terserap  dengan optimal oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Buruknya koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dinilai DPR sebagai penyebab rendahnya peran belanja negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
   
"Kita masih melihat masih lemahnya koordinasi misalnya Kementerian PU bangun jalan tapi diperuntukan untuk menunjang pelabuhan, tapi pelabuhannya belum dibangun. Sehingga setiap tahun kita temukan ada yang mubazir. Kemudian kita mengkaji uang negara sebanyak itu terbuang sia-sia karena masalah komunikasi," ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Ahmadi Noor Supit ketika membuka rapat kerja dengan sejumlah menteri ekonomi Kabinet Kerja, Senin (7/9).

Untuk itu, Supit menegaskan Banggar akan semakin rajin memanggil para menteri ekonomi untuk hadir dalam rapat kerja pembahasan anggaran K/L. Apabila sebelumya, lanjut Supit, Banggar hanya memanggil menteri dengan anggaran paling besar, maka mulai saat ini Banggar akan memanggil seluruh kuasa pengguna anggaran APBN.

"Tapi kemudian kita melihat ada yang urgen, jadi sekarang kita hadirkan semua kementerian dan lembaga terkait," tuturnya.
 
Menurut Supit, penyerapan anggaram yang rendah menjadi faktor utama melambatanya pertumbuhan ekonomi hingga paruh semester II. Ia pun meminta kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution untuk memberi komando kepada kementerian di bawahnya untuk lebih aktif membelanjakan anggarannya agar tercapai target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada tahun ini.

"Percuma pertumbuhan 5-6 persen tapi penyerapan anggaran rendah, penyerapan tenaga kerja juga kecil. Kita harus mencapai penyerapan anggaran yang berkualitas Pak Darmin," ujar Supit kepada Menko Darmin Nasution.

Kinerja Menteri Ekonomi

Dalam rapat kerja dengan Banggar DPR tersebut, sedikitnya 12 kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian ikut serta dalam pembahasan anggaran (K/L). Dalam dokumen rapat terungkap realisasi belanja K/L bidang ekonomi hingga Agustus 2015 baru sebesar Rp 78,3 triliun atau 34,7 persen dari total pagu anggaran Rp 225,34 triliun.

Berikut rincian realisasi penyerapan anggaran 12 K/L bidang ekonomi per 31 Agustus 2015:
1.    Kementerian Perdagangan: 23,5 persen dari pagu Rp 3,5 triliun.
2.    Kementerian Perindustrian: 25 persen dari pagu Rp 4,5 triliun.
3.    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 28,3 persen dari pagu Rp 118,5 triliun.
4.    Kemenko Perekonomian: 28,7 persen dari pagu Rp 326 miliar
5.    Kementerian BUMN: 29,3 persen dari pagu Rp 148 miliar
6.    Kementerian Agraria dan Tata Ruang: 32,2 persen dari pagu Rp 5,6 triliun
7.    Kementerian Kehutanan: 36 persen dari pagu Rp 6 triliun
8.    Kementerian Pertanian: 37,9 persen dari pagu Rp 32,7 triliun
9.    Kementerian UKM dan Koperasi: 39,4 persen dari pagu Rp 1,48 triliun
10.    Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM): 46,9 persen dari pagu Rp 635 miliar
11.    Bappenas: 47,5 persen dari pagu Rp 1,08 triliun
12.    Kementerian Keuangan: 59,6 persen dari pagu Rp 25,68 triliun
(ags/gen/fn)