Beberapa Oknum Pejabat di Lingkungan Pemko Dumai Ketar-Ketir

DUMAI (RR) - Sorotan masyarakat Dumai kian memuncak dan mensinyalir kinerja pihak aparat berwajib di duga tidak serius tuntaskan perkara korupsi. Bahkan beberapa perkara korupsi yang sudah di tangani penyidik TIPIKOR di Polres Dumai dan di kejaksaan di nilai lamban.

 

Dari keterangan sejumlah sumber Radar Riau dan pemerhati di Dumai terkait kasus korupsi menuding lemahnya penerapan supremasi hukum itu yang utama terhadap kasu dugaan korupsi. Bahkan di surat kabar sudah bertubi-tubi di soroti karna ada indikasi penanganan kasus korupsi lemah. Dari pantauan tim radar riau, kasus korupsi yang sudah di tangani pihak berwajib seperti dugaan korupsi pembangunan jalan HR. Soebrantas sampai sekarang tindak lanjutnya proses hukumnya di duga mengendap. Hal tersebut terlihat dalam 6 bulan terakhir ini sudah ada 3 orang terperiksa oleh penyidik polres dumai tetapi oknum terperiksa itu masih berkeliaran. 

 

Berbagai kalangan termasuk LSM dan pengamat hukum sangat menyesalkan lemahnya penegakan hukum terhadap perkara korupsi yang terjadi di lingkungan pemko dumai hal tersebut juga di sampaikan oleh ketua YLBHN dumai Ir. Hasbi pada tim wartawan gemariu.com dumai. Baru-baru ini. Dia meminta agar aparat berwajib benar-benar dan serius menuntaskan perkara korupsi yang sudah di tangani penyidik. Kalau tidak apa kata dunia di nyatakan tersangka tetapi di biarkan berkeliaran itu namanya ada pembiaran dan pembusukan terhadap hukum tegas ketua YLBHN dumai itu. Di sebutkan lagi contoh seperti tersangka TN mantan KUPT terminal barang sudah 7 bulan di nyatakan tersangka tetapi di duga  di biarkan lari kabur sampai sekarang di duga tidak di kejar atau tidak di cari pihak berwajib  katanya menerangkan dugaan TN ada indikasi di suruh lari kabur oleh oknum tertentu di dumai. 

 

Pantauan dan sejumlah informasi di peroleh, ada dugaan korupsi dalam tender proyek APBD dumai di duga kasus ini berlangsung setiap tahun saat proyek APBD di tenderkan pihak dinas PU dumai, masalah ini sampai sekarang belum pernah ada tersentuh hukum . sementara dugaan penyalah gunaan dana Penyertaan modal dari APBD dumai di berikan kepada  BUMD ada sebesar Rp. 35 M, pemberian dana ini di duga tidak ada perdanya dan tidak di paripurnakan oleh DPRD tahun 2014 lalu ujar Sumber yang layak di percaya. Masalah ini terus di telusuri oleh beberapa aktifis Nasional dari jakarta. Seperti di jelaskan Agung SH dari lembaga kordinasi pemberantasan korupsi (LKPK) baru-baru ini pada tim wartawan radar riau mengatakan bahwa masalah penyertaan modal dari APBD dumai kepada BUMD di harapkan dapat di tuntaskan melalui proses hukum ujarnya.

 

Termasuk dugaan korupsi pengadaan baju batik di pemko dumai tahun 2014 sudah setengah tahun lamanya di proses polda riau namun di duga tindak lanjutnya macet dan kasus ini sudah di amati oleh KPK  ujar Agung pada radar riau. Menurut nya dugaan ada permainan korupsi pembayaran surat kabar di sekretariat DPRD masalah ini juga harus di tuntaskan pihak aparat hukum di dumai jelasnya. Sementara informasi terakhir di peroleh media ini bahwa dugaan korupsi pembayaran koran di sekretariat DPRD dumai juga melibatkan sekretaris DPRD dumai dan kini sudah P21. Namun tersangka di kabarkan jatuh sakit sehingga proses hukumnya belum berjalan. Menyikapi dugaan korupsi di dumai kian terungkap memaksa pihak pengamat dan pemerhati angkat bicara seperti salah seorang tokoh warga dari pangkalan sesai mengatakan perlunya oknum pejabat pemko dumai extra hati-hati dalam mengambil kebijakan, bekerjalah dengan benar agar jangan berpotensi masalah hukum ujar Jahari Lazier 53 tokoh warga di pangkalan sesai itu . sembari mengingatkan lewat berita media ini, “ berbuatlah yang benar, dan segera kembalilah ke jalan yang benar  imbuhnya. “(rds/ps)