TKN Bantah Kartu KIP Kuliah untuk Dulang Suara Milenial

Jakarta: Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin membantah rencana penerbitan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk menggaet dukungan dari pemilih milenial di Pilpres 2019.

Direktur Pemilih Muda TKN Bahlil Lahadalia mengklaim kebijakan itu bagian dari komitmen Jokowi untuk merealisasikan janjinya agar sumber daya manusia di Indonesia memiliki daya saing.

"Dia (Jokowi) berpikir program lima tahun ke depan itu bagaimana meningkatkan SDM agar bisa meningkatkan daya saing," ujar Bahlil di Posko Cemara, Jakarta, seperti sitat CNN Indonesia, Rabu (27/2/2019).

Bahlil mengklaim Jokowi sudah merencanakan dengan matang ketika menerbitkan KIP Kuliah. Salah satu alasan Jokowi, kata dia, ingin memastikan masyarakat bisa mengecap pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi agar terjadi peningkatan SDM.

Penerbitan KIP Kuliah, lanjut dia, juga merupakan cara Jokowi agar masyarakat tidak mampu yang adi di desa, kabupaten, hingga kecamatan bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkuliah.

"Oleh karena itu perlu ada penambahan kebijakan sebagai bagian dari kelanjutan kebijakan sebelumnya," ujarnya.

Selain KIP Kuliah, Bahlil menyebut Kartu Pra-Kerja yang bakal diterbitkan Jokowi merupakan bukti negara hadir di tengah generasi muda yang hendak masuk ke dunia kerja. Kehadiran Kartu Pra-Kerja, kata dia, agar para pencari kerja lebih tenang dalam mencari pekerjaan.

"Mahasiswa yang selesai kuliah sebelum mendapat pekerjaan itu namanya (masa) transisi. Pemerintah harus hadir di situ agar tidak membuat generasi muda kita yang selesai kuliah tidak stres," ujarnya.

Lebih dari itu, Bahlil menegaskan tidak khawatir ada pihak yang menilai dua kebijakan itu bagian dari kampanye.

"Kalau dianggap baik, syukurilah. Itu berarti kebijakan pemimpin yang baik dan tepat. Maka jangan memilih pemimpin yang cuma omong saja tidak pernah mengakui keberhasilan yang benar, selalu membuat alasan-alasan," ujar Bahlil.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan bakal menerbitkan tiga kartu baru jika terpilih menjadi presiden periode 2019-2024, yakni KIP Kuliah, Kartu Pra-Kerja, dan Kartu Sembako. Janji itu disampaikan dalam pidato kebangsaan di hadapan parpol koalisi dan relawan.

Kartu prakerja memberikan layanan pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan bagi masyarakat yang belum bekerja, yang berstatus sebagai pekerja, serta yang akan berganti pekerjaan.

Sementara kartu KIP Kuliah akan membuat penerimanya mendapat biaya pendidikan yang bisa digunakan untuk studi di universitas dalam dan luar negeri. Terakhir, Kartu Sembako untuk memperkuat Program Keluarga Harapan (PKH) yang nantinya bisa digunakan untuk membeli sembako murah.

Selama menjabat, Jokowi telah membuat kebijakan sejenis, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera.

RRN/CNNI