Restrukturisasi Diusulkan Jadi Solusi Persoalan di Tubuh TNI

Jakarta: Restrukturisasi dan reorganisasi menjadi usulan yang mencuat di tengah polemik surplusnya kalangan perwira di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Direktur Imparsial, Al Araf menilai saatnya pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkaji restrukturisasi dan reorganisasi TNI.

Al Araf meyakini restrukturisasi serta reorganisasi nantinya juga akan berdampak terhadap penggunaan anggaran pertahanan.

"Saat ini beban anggaran pertahanan hampir 40-50 persen habis untuk gaji personel. Sementara di sisi lain Indonesia sangat membutuhkan peningkatan kesejahteraan prajurit dan penguatan alusista," kata Al Araf di di Kantor Imparsial, seperti sitat CNN Indonesia, Kamis (7/2/2019).

Usulan Imparsial disampaikan menyikapi sejumlah kebijakan TNI seperti penambahan unit serta struktur baru di TNI, peningkatan status jabatan dan pangkat di beberapa unit, serta perpanjangan usia pensiun Bintara dan Tamtama.

Ia menyatakan restrukturisasi serta reorganisasi militer pada dasarnya sebuah keniscayaan dan biasa dilakukan di semua negara. Namun, kata dia, restrukturisasi dan reorganisasi TNI diharapkan tetap berpijak pada semangat reformasi yakni menjadi TNI sebagai alat pertahanan negara.

Menurutnya, restrukturisasi tak jadi masalah ketika dilakukan guna memperkuat kesatuan atau unit dengan fungsi tempur. Hal ini bisa dilakukan pada tingkatan seperti komando strategi angkatan darat (Kostrad), armada baru angkatan laut, serta pangkalan baru angkatan udara.

Namun, kata dia, restrukturisasi perlu dikaji ulang ketika menguatkan teritorial seperti menjadikan bintang satu di komando resort militer (Korem). Hal itu dinilai tak sejalan dengan semangat reformasi TNI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

"Gelar kekuatan TNI seharusnya dihindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis," tuturnya.

Hal ini kemudian bersangkutan dengan rencana Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memasukkan perwira tinggi dan perwira menengah ke posisi sipil guna menangani penumpukan perwira tanpa jabatan. Menurutnya, hal itu dapat mengembalikan dwifungsi TNI yang telah dihapus sejak reformasi.

"Rencana perluasan militer aktif menduduki jabatan di kementerian lain sepatutnya dikaji dan dipertimbangkan ulang. Jangan sampai hal itu tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI," ujar Al Araf.

Hal itu, kata Al Araf, sesungguhnya bisa dicegah melalui peningkatan seleksi Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI. Di sisi lain, pemerintah juga dianggap perlu melanjutkan program pertambahan pegawai sebesar nol persen (zero growth) secara transparan dalam mengatasi kesenjangan antarperekrutan dengan struktur serta jabatan TNI.

"Restukturisasi bukan hanya soal penambahan jabatan dan struktur tapi juga pengurangan yang tak efektif. Jangan sampai penempatan kurang tepat akan membebani anggaran pertahanan," kata Al Araf.

Berpotensi ganggu elektabilitas Jokowi
Kendati demikian, Al Araf menyebut restrukturisasi TNI bisa saja memengaruhi elektabilitas Jokowi jelang Pilpres 2019. Al Araf menyatakan ini bisa terjadi jika tak dilakukan dengan tepat.

"Masyarakat akan menolak karena menganggap itu kemunduran reformasi TNI. Tidak menguntungkan untuk Presiden tetapi menguntungkan untuk militer. Sementara yang memilih adalah masyarakat," ujar Al Araf.

Menurutnya, restrukturisasi akan menjadi sangat baik ketika dilakukan untuk menguatkan TNI sebagai alat pertahanan negara. Restrukturisasi juga tak hanya bicara penambahan.

Ia menegaskan dalam era perkembangan teknologi seperti sekarang, kemenangan biasanya ditentukan melalui teknologi persenjataan serta kemampuan dan kualitas personel. Kemenangan tak lagi ditentukan melalui seberapa banyak personel perang.

"Jadi negara melakukan upaya penataan ke situ," Al Araf menegaskan.

RRN/CNNI