Aktor Politik Rusak IPK Indonesia

Administrator - Jumat,01 Februari 2019 - 20:18:16 wib
Aktor Politik Rusak IPK Indonesia
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Foto: MI/ ROMMY PUJIANTO/mtvn

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut rendahnya kesadaran atau komitmen aktor politik dalam memberantas korupsi menjadi salah satu faktor skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia naik lamban. Bahkan, IPK Indonesia pada 2016 dan 2017 stagnan di poin 37.

Sebanyak 88 persen koruptor yang ditangani KPK merupakan aktor politik mulai dari DPR, DPRD, Gubernur, Bupati, Wali Kota dan lainnya. Korupsi di sektor politik ini sulit diberantas lantaran rendahnya komitmen dan kesadaran aktor politik.

"Seharusnya yang memberi contoh itu adalah aktor-aktor politik, tetapi mereka yang merusak itu," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Selasa, 29 Januari 2019.

Syarif membeberkan, satu contoh kurangnya komitmen elit politik dalam pemberantasan korupsi yakni malasnya melaporkan harta kekayaan. Catatan KPK, tidak ada satupun anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Banten, Lampung dan beberapa provinsi lain yang menyerahkan LHKPN.

"Jadi bagaimana mau memperbaiki tapi aktor politiknya tidak memberikan contoh, yang ditangkap aktor politik dan yang belum ditangkap juga tidak mau lapor LHKPN," ujar Syarif.

Syarif mengakui belum ada aturan jelas atau sanksi tegas terkait kepatuhan lapor harta kekayaan di Indonesia. Padahal, di negara lain, penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaan atau memberikan informasi yang salah soal hartanya dapat dijerat.

"Kita minta DPR perbaiki regulasi antikorupsi, tapi masalahnya kita harus percayakan hal ini kepada mereka yang tidak patuh," kata Syarif.

Faktor lain yang membuat skor IPK Indonesia rendah adalah korupsi yang melibatkan aparat lembaga penegak hukum. Menurut Syarif, korupsi aparat penegak hukum dapat dicegah dengan memperbaiki sistem rekrutmen, sarana dan prasarana serta gaji yang layak.

"Bukan satu-satunya cara bebas korupsi itu meningkatkan gaji, tapi penggajian yang rasional penting," pungkasnya.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2018 dinyatakan naik satu poin dari tahun sebelumnya. Di mana, pada 2017, IPK Indonesia ada di posisi 37 poin. Sementara 2018, IPK Indonesia naik menjadi 38.

Meski berada di bawah 50, Indonesia tercatat mendapat peringkat keempat di Asean. Indonesia masih jauh lebih baik dari negara-negara Asean lainnya. Sekalipun, poin IPK negara-negara tetangga lainnya ikut naik.

 


RRN/LDS/mtvn