Jakarta: Badan Intelijen Negara mengutip data Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) tentang 41 masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar radikalisme. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku telah berbicara dengan Kepala BIN Budi Gunawan terkait hal ini.
"Saya sudah bicara dengan Kepala BIN Pak Budi Gunawan tentang hal ini dan saya diberikan daftarnya," kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, seperti dikutip dari medcom.id Jumat, 23 November 2018.
Kalla menyebut 41 masjid itu tak seluruhnya masuk dalam kategori terpapar radikalisme berat. Terdapat beberapa masjid yang terpapar radikalisme sedang dan ringan.
Radikalisme itu diukur dari khotbah yang diberikan penceramah saat salat Jumat di Masjid tersebut. Setidaknya terdapat 17 masjid terpapar radikalisme berat, 17 masjid masuk kategori sedang, dan tujuh masjid kategori ringan.
"Memang yang menarik karena surveinya ke masjid yang dibangun pemerintah," kata Kalla.
Kalla menyebut Dewan Masjid Indonesia (DMI) bakal meninjau masjid-masjid yang dianggap radikal tersebut. Ketua Umum DMI ini akan membuat kurikulum dan penilaian buat para penceramah.
Ia mengaku pemerintah tak bisa melarang seorang penceramah berkhotbah. Tapi, penceramah harus mematuhi aturan saat naik ke atas mimbar. Kalla yakin hal ini bisa mengurangi penyebaran radikalisme di lingkungan masjid.
"Kita luruskan. Kita temui ustaznya dan meminta mereka menyebarkan Islam yang wasatiyah," kata dia.
Ydh/medcom.id