Dugaan Korupsi Wali Kota Tegal Terkait Mahalnya Biaya Politik

Semarang: Penangkapan Wali Kota Tegal Siti Masitha oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) semakin menambah jumlah kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Maraknya praktik jahat itu diyakini karena biaya politik yang mahal saat pemilihan kepala daerah.

Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai, setiap calon kepala daerah harus mengeluarkan biaya yang besar untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik. Biaya itu untuk menggalang kekuatan massa parpol dalam meraih suara saat hari pemilihan.

Banyaknya biaya yang dikeluarkan, kata Adnan, membuat pemenang Pilkada yang duduk sebagai bupati/wali kota mencari peluang untuk meraup keuntungan besar, bahkan melebihi jumlah uang yang sudah dikeluarkan.

"Problem mendasarnya ada biaya yang mahal dari proses pilkada yang ada, sehingga begitu sudah duduk sebagai kepala daerah akan mencari cara dan peluang untuk meraup keuntungan lebih besar dari apa yang sudah dikeluarkannya," kata Adnan kepada media usai menghadiri diskusi di Semarang, Rabu (30/8).

Adnan menambahkan, praktik korupsi oleh kepala daerah kebanyakan menyasar anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Di luar itu, kepala daerah mencari peluang dengan meminta komisi atau fee dari setiap proyek di daerahnya lewat dinas di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"APBD itu selalu jadi sasaran utama untuk dikorupsi karena itu lumbung uang," ujar Adnan.

Rekrutmen di internal parpol juga dinilai jadi salah satu faktor penyebab maraknya korupsi. Calon pejabat publik yang memiliki jaringan kuat kepada pemodal ikut memberi peluang besar untuk dipilih.

Adnan mengatakan, hal ini makin diperparah dengan buruknya akuntabilitas dan transparansi yang rendah dalam pengelolaan anggaran di tubuh parpol, sehingga rawan dengan penyimpangan.

pmg/cnni