Bongkar Mafia Pajak, Sri Mulyani Tunggu Kode dari KPK

RADARRIAUNET.COM: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan berspekulasi akan adanya pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lain yang bekerja dalam satu jaringan dengan HS, oknum yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap dari wajib pajak (WP).

"Saya tidak mau berspekulasi, lihat saja penyelidikan KPK," tegas Sri Mulyani, Kamis pekan lalu.

Namun untuk mengantisipasi tindakan tercela tersebut tidak terulang lagi, internal Kementerian Keuangan terus melakukan upaya perbaikan. Salah satu yang tercetus dalam benak Sri Mulyani adalah memperbesar investasi untuk memperbaiki teknologi informasi perpajakan.

Sehingga sistem database yang ada saat ini, bisa dengan lebih mudah di monitor. Ia mencontohkan, misalnya jika ada tagihan pajak perusahaan yang tiba-tiba hilang dari database. Maka data tersebut tetap bisa dicari atau dideteksi.

"Oleh karena itu investasi dalam bidang teknologi informasi sistem database lebih penting, sehingga eksistensi dalam membayar pajak akan dapat terus dimonitor. Dan tentu disiplin terhadap para pengawas pajak itu juga penting," ungkap Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Kasus HS

Terkait uang suap yang diduga diterima HS usai ditangkap tangan KPK beberapa hari lalu, Sri Mulyani menyebut uang tersebut diberikan WP kepada anak buahnya itu sebagai imbalan atas pengurangan atau penghapusan tunggakan pajak yang masih terutang.

"Dia ingin supaya kewajiban pajak pada 2015 dikurangi atau bahkan dihilangkan. Ini tidak ada hubungannya dengan amnesti pajak, ini pembayar biasa," pungkas Sri Mulyani.

Sebelumnya, Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana melihat masih ada ribuan pegawai pajak yang nakal dan belum ditangkap.

"Kami masih lihat ribuan belum ditangkap, kan banyak. Ini jadi income rekan-rekan oknum seperti itu," kata Danang, kemarin.

gen/cnni