Penangkapan di Kebumen soal Suap Dana Pendidikan Rp4,8 Miliar

Administrator - Senin,17 Oktober 2016 - 14:56:33 wib
Penangkapan di Kebumen soal Suap Dana Pendidikan Rp4,8 Miliar
Enam orang ditangkap KPK di Kebumen dalam kasus suap dana pendidikan. cnn
RADARRIAUNET.COM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan menyatakan operasi tangkap tangan di Kebumen, Jawa Tengah, terkait persoalan penetapan anggaran di kabupaten itu.
 
“Perkara ini berhubungan dengan masalah APBD yang ada di Kabupaten Kebumen, khususnya di Dinas Pendidikan yang akan diberikan uang sejumlah Rp4,8 miliar,” kata Basaria dalam konferensi pers di Kantor KPK, Jakarta, Minggu (16/10).
 
Ia melanjutkan, “Ada komisi dari pengusaha di Jakarta, agar bersama-sama dengan SW (Sigit Widodo), pegawai negeri sipil Dinas Pariwisata, yang bersangkutan mendapat proyek ini, sekitar 20 persen dari nilai Rp4,8 miliar. Yang diterima (si pengusaha) nantinya Rp750 juta.”
 
Dalam operasi tangkap tangan di Kebumen kemarin, KPK menangkap enam orang di sejumlah lokasi. Mereka antara lain Yudhi Tri Hartanto, Ketua Komisi A DPRD Kebumen; Sigit Widodo, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebumen; Andi Pandowo, Sekretaris Daerah Kebumen; Dian Lestari, anggota DPRD Kebumen; Salim dari perusahaan swasta.
 
Dari mereka yang ditangkap itu, Ketua Komisi A DPRD Kebumen Yudhi Tri Hartanto dan PNS Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebumen Sigit Widodo ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga menerima suap dari pengusaha bernama Hartoyo.
 
Hartoyo merupakan pemilik dan Direktur PT Otoda Sukses Mandiri Abadi (Osma) Group di Jakarta.
 
KPK menyita uang Rp70 juta dalam operasi tangkap tangan itu, juga buku tabungan dan bukti elektronik.
 
“Ini ijon proyek Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen pada APBD Perubahan 2016 oleh seorang pengusaha,” kata Basaria.
 
Oktober ini DPRD Kabupaten Kebumen menetapkan APBD Perubahan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga. Sebanyak Rp4,8 miliar akan dialokasikan untuk pengadaan buku dan alat peraga.
 
“Diduga ada kompensasi fee kepada legislatif dan eksekutif jika anggaran ditetapkan,” kata Basaria.
 
Ia menyatakan, modus semacam itu diduga banyak terjadi di berbagai daerah. Tidak hanya di Kebumen, bahkan mungkin di seluruh Indonesia.
 
“Para pengusaha jangan berupaya memengaruhi kebijakan publik. Jangan sampai proyek-proyek pendidikan jadi bancakan pengusaha, legislatif, dan eksekutif,” ujar Basaria. 
 
 
cnn/radarriaunet.com