Wakil Ketua DPR Setuju 7 Proyek Dikaji Ulang, Bukan Dibatalkan

Jakarta (RRN) - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan tak setuju jika tujuh proyek pembangunan Gedung DPR dibatalkan. Namun, dia sepakat megaproyek itu dikaji ulang.

"Kita setuju untuk dikaji ulang, tapi bukan berarti dibatalkan," kata Taufik usai memimpin rapat paripurna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Politikus PAN ini mengatakan, alokasi anggaran untuk membiayai proyek tersebut bisa jadi salah satu hal yang masuk dalam kajian. Anggaran proyek, kata dia, sebisa mungkin disesuaikan dengan keuangan negara.

"Tapi secara ekstra hati-hati dan disesuaikan dengan keuangan kita. Sampai sekarang Badan Anggaran juga belum membahas secara detail bagaimana kerangka alokasi terkait rencana tersebut," ujar Taufik.


Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung meminta DPR mengkaji ulang terkait pembangunan tujuh proyek DPR.

"Presiden minta dikaji kembali dan beliau minta dilaporkan segera," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Tujuh proyek itu terdiri dari alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Menurut Pramono, proyek tersebut perlu dikaji ulang lantaran memakan biaya yang tak sedikit, sekitar Rp124 miliar. Ia menegaskan, pemerintah dalam posisi belum menyetujui rencana pembangunan kawasan terpadu yang dimunculkan pada Maret lalu itu.

"Bagaimana pun dalam kondisi seperti ini, ruang anggaran kita tidak terlalu fleksibel untuk itu. Kita belum dalam tahapan menyetujui atau tidak menyetujui," ujar Pramono. (mtvn/n)