Koalisi LSM Beri Tito 8 Pekerjaan Rumah Jika Jadi Kapolri

Administrator - Senin, 20 Juni 2016 - 18:35:52 wib

Koalisi Masyarakat Sipil meminta Tito Karnavian menyelesaikan segala masalah saat menjadi Kapolri kelak. cnn/antara

RADARRIAUNET.COM - Koalisi Masyarakat Sipil meminta Komisaris Jenderal Tito Karnavian membuat kerangka kerja arah reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tanpa perencanaan yang matang, perpindahan tongkat estafet kepemimpinan di tubuh Korps Bhayangkara kepada Tito dinilai hanya sebuah ritual birokrasi dan politik semata.

"Banyak tantangan bagi reformasi Polri ke depan, jadi penting bagi Kapolri baru agar membuat blue print arah reformasinya," ujar Direktur Imparsial Al Araf dalam konferensi pers menyikapi dinamika pergantian Kapolri di kantornya, Tebet, Jakarta Selatan pada Minggu (19/6).

Dia menyebutkan,‎ ada delapan 'pekerjaan rumah' Tito setelah menjabat sebagai Kapolri. Pertama, menindak segala macam bentuk tindakan intoleransi yang kerap menggunakan kekerasan.

Kedua, memastikan kebebasan berekspresi dan berpendapat terlindungi. Lalu, Tito juga harus membangun budaya polisi yang lebih humanis dan persuasif dengan mengedepankan perlindungan serta pengayoman masyarakat.

Selanjutnya, Kapolri ke depan harus mampu mengatasi berbagai persoalan sengketa agraria secara lebih persuasif dengan lebih mengedepankan dialog.

Kelima, Tito mesti mengantisipasi dan mengatasi persoalan terorisme secara lebih proporsional dan profesional. Sebagai Kapolri nantinya, Tito juga harus meningkatkan kapasitas peralatan dan sumber daya manusia ke arah lebih profesional.

Tito juga harus membuat kepolisian lebih menghormati aspek hak asasi manusia (HAM).

Tidak ketinggalan, Koalisi Masyarakat Sipil meminta Tito mengembangkan kerja sama yang konstruktif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengefektifkan upaya pemberantasan korupsi, baik di dalam maupun di luar institusi Polri.

"Dalam jangka pendek, Tito juga tidak boleh melanjutkan berbagai kasus bernuansa kriminalisasi terhadap para aktivis dan pegiat reformasi hukum," kata Al Araf.‎

Senada‎, Direktur Transparansi Internasional Ilhamsaenong juga berkata, Tito harus mengutamakan agenda reformasi di tubuh Polri. Menurutnya, wajah Polri yang dinilai sebagai institusi paling korupsi dan senantiasa melakukan tindak kekerasan harus diperbaiki.

"Tito diharapakan bisa memperbaiki kepolisian," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bahrain mengatakan, sektor yang harus dibenahi dalam Polri adalah pemberantasan korupsi dan terorisme.

Dalam pemberantasan korupsi, menurutnya, Polri harus meningkatan kerja sama dengan Kejaksaan Agung dan KPK. Sementara dalam pemberantasan terorisme, kasus kematian Siyono (terduga teroris) mesti jadi pelajaran yang tak boleh terulang.

"Polri harus segera sadar mereka adalah ujung tombak pemberantasan korupsi dan terorisme," kata Bahrain.

cnn/radarriaunet.com

Berita Terkait