Dilaporkan Pansus Lahan DPRD

Kejati Riau Minta Kejelasan Status Pelanggaran Pidana 10 Perusahaan di Riau

Administrator - Kamis, 12 Mei 2016 - 21:39:49 wib

Foto. riauone.com. ilustrasi

RADARRIAUNET.COM - Kejati Riau meminta Pansus Lahan memperjelas pelanggaran pidana yang dilakukan 10 perusahaan perkebunan yang dilaporkan kepada pihak mereka.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau meminta kejelasan kepada Komisi A DPRD Riau, apakah laporan mereka terhadap 10 perusahaan yang melanggar hukum di Riau sudah termasuk ke dalam unsur pidana atau belum.

Laporan yang disampaikan oleh DPRD Riau ini merupakan hasil kajian Panitia Khusus (Pansus) monitoring dan evaluasi perizinan HGU-IU-Perkebunan, HTI, HPHTI-IUPHTI, HPH, HTR, Izin Usaha Pertambangan, Izin Industri, Izin lingkungan (Amdal, UPL, UKL) DPRD Riau, beberapa waktu yang lalu. Komisi A sendiri yang meneruskan kinerja Pansus karena masa tuga Pansus sudah berakhir.

"Kemarin kita datang ke kantor Kejati Riau, kita disambut Kasi Intel waktu itu. Mereka meminta kejelasan terlebih dahulu kepada kita, apakah ada unsur pidana atau tidak atas apa yang kita laporkan kepada mereka," kata Suhardiman Amby, Sekretaris Komisi A DPRD Riau, Kamis (12/05/16).

Ia pun menjelaskan, 10 perusahaan yang dilaporkan tersebut menintik beratkan kepada kerugian daerah dari sektor pajak. Dalam hal ini, ternyata Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau dan Kepulauan Riau beranggapan tidak ada kerugian negara di dalamnya.

"Kalau versi Kanwil Pajak, tidak ada kerugian daerah di dalamnya karena belum masuk ke keuangan daerah. Bagi kita, itu sudah masuk kerugian daerah, apalagi pajak merupakan sebuah hak yang mesti dibayarkan," ungkapnya.

Untuk itu, dalam waktu dekat, pihaknya akan kembali mendatangi Kanwil Pajak guna membahas persoalan ini. Pihaknya juga minta kepada PPNS pajak agar ikut serta menyelidiki persoalan yang dimaksud.

"Di satu sisi, pihak Kejati tetap bergerak secara terus menerus untuk menyelidiki laporan yang kita smapaikan. Mereka juga mengapresiasi kinerja Pansus," tutup pria yang waktu itu menjabat ketua Pansus tersebut.

RRN/rtc/Tommy

Berita Terkait