Investasi Rp100 Triliun Mangkrak di Dumai dan Rupat

RADARRIAUNET.COM: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pada tahun 20019 ada investasi yang mangkrak dan gagal di Provinsi Riau, yakni di Dumai dan Rupat.

''Nilai investasi yang mangkrak hampir Rp100 triliun lebih di Riau. Itu bukan nilai yang kecil,'' kata Bahlil pada rapat koordinasi nasional investasi Tahun 2020 dengan tema Peningkatan Investasi Bagi Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Kamis (20/2) di Jakarta.

Karena itu, presiden meminta kepala daerah, Kapolri, Kapolda untuk mendukung program investasi. Seluruh aparat keamanan harus mengawal agar kenyamanan investasi di Indonesia, termasuk Riau bisa diwujudkan.

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar usai rapat kepada GoRiau.com mengatakan, dirinya kaget saat kepala BKPM menyebutkan ada investasi mangkrak sebesar itu. ''Nilai ini tidak sedikit. Karena itu, untuk 2020, investasi ini akan kita kawal dan dukung.

Karena itu, Kepala BKPM dan Kapolri, sambung Syamsuar, langsung menandatangani MoU untuk mengawal investasi.

''Untuk Pemda, saya butuh dukungan kepala desa, lurah camat dan kepala daerah untuk membangkitkan investasi di Bumi Riau agar kemajuan ekonomi bisa dirasakan masyarakat Riau hingga pedesaan dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dan nasional,'' tutup Syamsuar.

Terhambat Arogansi

Secara terpisah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui, hambatan investasi selama ini dikarenakan arogansi sektoral antar Kementerian/Lembaga (K/L). Arogansi K/L itu pula yang membuat rencana investasi Rp708 triliun mangkrak ke Indonesia.

"Jujur, ada arogansi sektoral antar Kementerian dan Lembaga," ujarnya di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2020 di Jakarta, seperti dilansir dari CNN Indonesia, Kamis (20/2).

Arogansi tersebut tercermin dari lamanya proses teknis dalam perizinan investasi di kabupaten/kota, seperti kesamaan wewenang antara pihak pemegang cap surat, termasuk bupati.

"Kadang-kadang suratnya sudah diteken, cap surat nya belum datang, staf pegang cap surat. Jadi, kewenangan pemegang cap surat dengan bupati yang teken surat kadang-kadang jadi sama, ini problemnya," jelasnya.

Masalah selanjutnya adalah kendala di lapangan dalam penyelesaian investasi. Ia bilang terdapat 'hantu-hantu berdasi' atau pun 'hantu tidak berdasi' yang tak dapat diatur dengan regulasi pemerintah dan kerap mengganggu jalannya investasi.

Bahlil juga menyatakan bahwa pemerintah di kabupaten/kota sendiri sebetulnya sangat familiar dengan 'hantu-hantu berdasi' tersebut karena kerap menemui permasalahan itu.

"Mereka (hantu berdasi dan tidak berdasi) ini seperti dapat dirasakan, tapi tidak bisa dipegang, seperti angin. Yang bisa tahu cuma bupati, walikota dan gubernur. pasti mereka akan ketawa dalam batinnya karena tahu betul mereka ini siapa," ungkapnya.

Dengan demikian, Bahlil pun mengaku pihaknya kewalahan dalam mencapai target investasi yang dipatok pemerintah sebesar Rp886 triliun pada 2020. Akan tetapi, ia menyebut tetap berusaha untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga dapat mencapai target investasi.

"Kemarin kami sudah rapat dengan bapak Presiden (Jokowi), dengan DPMPTSP (Kepala Dinas Pemberi Izin) seluruh Indonesia. Insyaallah, kami bisa selesaikan tanggung jawab yang dibebankan itu," terang dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengingatkan Bahlil soal target investasi 2019 yang gagal tercapai.

Diketahui, sepanjang 2019, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan indikator pertumbuhan investasi hanya tumbuh 4,45 persen. Angka itu jauh lebih rendah dari realisasi 2018 sebesar 6,64 persen.

"Pertumbuhan investasi, yang mana pak Bahlil harus bekerja keras, sangat rendah. Di kuartal IV 2019 investasi hanya tumbuh 4,06 persen. Angka ini jauh lebih rendah dari ekspektasi kami, di mana investasi diharapkan tumbuh di atas 6 persen," katanya.

Pada bagian lain Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan promosi investasi di Indonesia selama ini dilakukan dengan mengarang. Ia menyebut data-data yang dipaparkan untuk menarik investor belum memiliki detail yang cukup lengkap.

"Selama ini, kami mengarang bebas dengan Indonesia kaya, punya penduduk 270 juta, tapi begitu ditanya tambangnya di mana, izinnya di mana, enggak punya (data) kami," ungkap Bahlil.

Selain itu, ia menyebut promosi investasi Indonesia selama ini juga tidak dilengkapi oleh peta-peta identifikasi ataupun inventarisasi sumber daya alam yang bakal dipromosikan. Ia mengaku selama ini, sebetulnya pihaknya tidak dapat menyokong data-data tersebut.

"Selama ini kami promosikan investasi tapi tidak punya peta," tuturnya.

RR/cnni/grc/zet