Reses DPRD Rohil, Anjloknya Harga Sejumlah Komoditas Perkebunan Paling Banyak Dikeluhkan

Administrator - Kamis,03 September 2015 - 09:42:00 wib
Reses DPRD Rohil, Anjloknya Harga Sejumlah Komoditas Perkebunan Paling Banyak Dikeluhkan
Berdasarkan hasil reses DPRD Rohil masa persidangan ke-2 tahun 2015 yang lalu, sejumlah aspirasi berhasil diserap. Dan yang paling menonjol, anjloknya harga komoditas sawit dan karet.

BAGANSIAPIAPI (RRN) - Berdasarkan hasil reses DPRD Rohil masa persidangan ke-2 tahun 2015 yang lalu, sejumlah aspirasi berhasil diserap. Dan yang paling menonjol, anjloknya harga komoditas sawit dan karet.

 

“Aspirasi usulan dari masyarakat, antara lain untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur, sarana jalan, sarana pendidikan, kesehatan dan rumah ibadah, penanggulangan kebakaran lahan dan hutan, peningkatan hasil pertanian, perkebunan serta perikanan, dan peningkatan lapangan pekerjaan dan usaha ekonomi mikro dalam rangka pengentasan kemiskinan,” kata Ketua DPRD Nasrudin Hasan.


DPRD menurut Nasrudin maklum, sekarang, harga komoditi perkebunan, sawit, karet dan sebagainya turun, perlu mendapat perhatian semua pihak, agar persoalan produksi ini tidak mengganggung kinerja masyarakat dan bisa membangkitkan ekonomi, sekarang maupun dimasa yang akan datang.


Penurunan harga komoditi rakyat yang ada pada saat ini katanya sangat memukul ekonomi, terutama akan menurunya semangat masyarakat dalam berusaha, karena hasil produksi mereka tidak mendapat harga yang sepantasnya. Untuk itu, pemerintah daerah dan dewan menurut Nasrudin perlu mencari terobosan-terobosan guna mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini. “Dibeberapa daerah, banyak masyarakat yang tak mau lagi memanen hasil produksinya tersebut, sesuai jadwal yang ditentukan, karena harganya tidak lagi mempunyai nilai ekonomis,” ujarnya.


Untuk itu, Nasrudin menghimbau kepada pemerintah daerah, agar mencarikan solusi yang terbaik, dan juga kepada dewan, bekerja sama dalam hal ini, untuk membangun komunikasi, bagaimana persoalan ini dapat diatasi. “Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana perwakilan dari suara rakyat, DPRD punya tanggung jawab untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan mengharapkan kerja sama dan dukungan semua pihak, terutama sekali pemerintah daerah untuk bersama-sama mencari solusi penyelesaiannya,” ajak Nasrudin. (teu/rtc)