Bisakah Sri Mulyani Susun APBN Tanpa Utang?

Administrator - Sabtu, 29 Juli 2017 - 13:26:31 wib

Menkeu Sri Mulyani. MI Pic/MOHAMAD IRFAN/Mtvn

Jakarta: Meningkatnya posisi utang pemerintah indonesia membuat berbagai kekhawatiran masyarakat. Lantas, bisakah pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tanpa utang?

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencoba menjawab perkara tersebut. Dia memberi contoh postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-Perubahan) 2017 ditargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp1.732,9 triliun, sedangkan belanja negara sebesar Rp2.133,3 triliun. Artinya, ada selisih Rp397,2 triliun. Selisih tersebut tentu yang dibiayai oleh utang.

Pembiayaan tersebut pun bukan diputuskan secara sepihak oleh pemerintah, namun telah melalui pembahasan bersama legislatif sebagai wakil rakyat. Sebab, kata Ani, seluruh komisi tentu tak akan mau jika harus tanpa utang, namun anggaran kementerian atau lembaga yang menjadi mitranya kena pangkas sebesar jumlah utang tersebut.

"Mulai dari komisi I-XI dan kemudian Banggar, masing-masing komisi akan sampaikan programnya paling penting, misalnya TNI dan Polri, ini masalah keamanan penting menjaga perbatasan penting anggarannya harus naik, ok. Kejaksaan penting, Kumham penting penjara-penjara sudah sesak sampai napi tidurnya berdiri kita harus bangun, iya tambah," kata Ani dalam diskusi bertajuk utang untuk apa dan siapa di Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis 27 Juli 2017.

Jika semuanya minta tambahan anggaran, kata Ani, siapa yang siap untuk diturunkan? Artinya pemerintah mesti menambah penerimaan pajak untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut, jika tak mau dengan utang.

Sebenarnya, bisa saja bagi pemerintah untuk meningkatkan porsi penerimaan pajak. Namun, dalam situasi ekonomi saat ini, tentu anggapan Ditjen Pajak berburu di kebun binatang akan makin santer dilayangkan.

"Kalau kita naikin pajak saya mulai nih dengan bilang pedagang kecil PTKP saya turunin, 'wah jangan bu, ibu membuat keresahan'. Pedagang besar dicariin, jangan, lagi lesu. Pertambangan, 'oh harga batu bara lagi lesu, enggak boleh disentuh juga'. Lah semua enggak boleh disentuh tapi semua minta pajaknya naik, kan garuk-garuk (kepala) saya jadinya," tutur mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Oleh karenanya, dalam kondisi saat ini di mana penerimaan pajak belum optimal, sedangkan kebutuhan belanja yang dibutuhkan sangat besar terutama untuk anggaran infrastruktur sejalan dengan pertumbuhan masyarakat kelas menengah, Ani menyebut utang masih dibutuhkan.

"Jadi utang is responsible policy atau decision, bukan karena kita suka. Karena ini bukan masalah suka atau enggak suka, ini choice. Jadi jangan dianggap utang itu stand alone," jelas Ani.

Ahl/Lex/mtvn/RRN

Berita Terkait