Mantan Menteri Perumahan : Sulitnya Menyediakan Rumah Untuk Rakyat

JAKARTA (RRN) - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang juga Menteri Perumahan Rakyat (sekarang bernama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR) periode 2009-2011 Suharso Monoarfa mengungkapkan, permasalahan mendasar sejak dulu yang menyebabkan upaya penyediaan rumah untuk rakyat masih terkendala adalah tidak tersedianya data yang akurat mengenai kebutuhan rumah saat ini.

"2010 sudah ada sensus penduduk. Pada saat itu, housing (perumahan) sudah masuk di sensus. Tapi waktu saya jadi minteri saya perintahkan staf ke BPS, data itu tidak pernah hadir," ujar dia dalam Seminar Sejuta Rumah Untuk Rakyat, di Kantor Kementeria PUPR, Jakarta, Senin (24/8/2015).

Hal ini berakibat pada sulitnya melakukan perencanaan hingga sulitnya membuat aturan dan kebijakan yang tepat dalam rangka mengatasi masalah kekurangan rumah atau backlog ini.

Hasilnya, banyak program pembangunan atau penyediaan rumah yang tidak tepat sasaran. Misalnya dibangun rumah yang tujuannya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), namun dari sisi harga tidak terjangkau oleh kelompok masyarakat tersebut.

Sehingga, MBR yang sedianya menjadi sasaran program ini justru tak sanggup membali. Akhirnya, rumah yang dibangun pemerintah tersebut justru terserap oleh kelompok masyarakat kalangan menengah atas sebagai alat investasi dan menyebabkan mbr semakin sulit memiliki rumah.

Sehingga menurutnya penyediaan rumah yang sesuai dari spesifikasi kebutuhan dan kesesuaian harga dengan daya beli masyarakat menjadi hal yang penting untuk dilakukan.

"Untuk bisa melakukan itu dibutuhkan ketersediaan informasi yang kuat. Kenapa tidak buat riset sendiri. Jabodetabek, Jabar, Jateng. Kalau ini bisa, program 1 juta rumah untuk MBR bisa dirasakan masyarakat, program ini bisa benar-benar hadir di sana," ungkapnya.
 
Terkait program satu juta rumah yang digagas pemerintah saat ini. Suharso memberikan saran agar program ini berjalan lancar. Ada sejumlah aspek yang wajib dipenuhi menurutnya agar tersedia data yang lengkap dan akurat terkait perumahan.
"Data itu harus bisa menggambarkan di (wilayah)mana kurang berapa? Ketersediaan berapa? Daya belinya bagaimana? Ketersediaan listriknya bagaimana? Data-data ini yang nggak pernah diperoleh," ujar dia.

Ke depan, kata dia, dengan penyediaan data yang lengkap diharapkan program penyedian rumah yang saat ini dilakukan pemerintah lewat program sejuta rumah bisa tepat sasaran.

"Kalau data ini bisa ada, program-program perumahan akan lebih tepat sasaran. Pembangunan nggak terpusat di satu wilayah saja. Pembangunan di masing-masing wilayah pun bisa klop dengan kebutuhannya dan daya belinya," kata Suharso.

Meski saat ini program penyediaan rumah tahun ini sudah berjalan, menurut Suharso program tersebut tetap bisa dilakukan.

Dalam jangka pendek, menurut Suharso ada langkah yang bisa diambil pemerintah agar program yang sudah berjalan sat ini bisa lebih tepat sasaran yakni menyesuaikan harga rumah dengan besaran upah minimum di masing-masing wilayah pembangunan.

"Negara harus lihat kemampuan rakyat membeli," tutup Suharso. (dna/rrd/fdn)