Menyediakan Energi yang Terjangkau Rakyat

Jakarta: Pemerintah terus berupaya mewujudkan energi berkeadilan sebagai turunan dari amanat sila kelima Pancasila, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, energi berkeadilan bukan hanya menyediakan kebutuhan energi, melainkan juga memastikan masyarakat mampu menikmati.

"Seperti halnya bahan bakar minyak (BBM), selama ini pasokannya cukup, banyak masyarakat yang tidak mampu membeli karena harganya tinggi di sejumlah daerah," ujarnya dalam kuliah umum bertema Mewujudkan energi berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-49 Media Indonesia di Jakarta, Selasa, 22 Januari 2019.

Menurut Jonan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas beragam suku yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Pemerintah, kata dia, tidak boleh meninggalkan satu anak bangsa pun untuk mendapatkan kesempatan yang sama. "Ketersediaan energi ini penting, tapi yang tidak kalah penting ialah affordability (keterjangkauan). Masyarakat harus mampu membeli. Kalau tersedia tapi masyarakat enggak mampu membeli, ya sama saja tidak tersedia," tegasnya.

Untuk itu, kata dia, pemerintah berupaya menyamakan harga BBM lewat program BBM Satu Harga. Program itu cukup berat karena mewajibkan perusahaan ritel BBM mendistribusikan premium dan solar ke pelosok, pedalaman, sampai perbatasan dengan harga yang sama seperti di Jakarta.

"Memang berat tugas tersebut karena biaya angkutnya sangat tinggi, bahkan perusahaan penjual BBM harus mengeluarkan ongkos sampai Rp800 miliar. Tetapi saya katakan ini juga bagian dari membuka pasar baru yang membutuhkan investasi besar," tegasnya.

Menurut Jonan, berkat kerja sama seluruh pihak, sejak 2017 sampai saat ini sudah ada 131 titik BBM Satu Harga dari target 161 titik sampai 2019. Dengan begitu, masyarakat Papua, Maluku, Kalimantan, dan daerah lain tidak lagi mengeluarkan uang lebih untuk membeli premium Rp6.450 dan solar Rp5.510, atau sama seperti di Jakarta.

"Itu cara pemerintah memastikan seluruh masyarakat mendapatkan kesempatan sama menikmati ketersediaan energi dalam hal ini BBM," ujarnya.

Selain BBM satu harga, upaya yang dilakukan pemerintah untuk memeratakan ketersediaan energi ialah di bidang elektrifikasi. Jonan menargetkan rasio elektrifikasi akan menembus angka 99 persen hingga akhir 2019. "Prognosis ini berdasarkan analisis laporan perhitungan rasio elektrifikasi di 2017 dan target di 2018 sebesar 97,5 persen."

Hingga saat ini, ada sekitar 2.500 desa di Indonesia yang belum teraliri listrik dan sekitar 10 ribu desa belum memiliki akses listrik yang cukup. Program yang sedang dilaksanakan Kementerian ESDM ialah pembagian cuma-cuma lampu listrik tenaga matahari yang akan dibagikan kepada 400 ribu rumah tangga di 2.500 desa yang belum teraliri listrik.

Selain bensin dan listrik, pemerintah juga berkomitmen menjamin ketersediaan gas bagi masyarakat. Oleh karena itu, Jonan telah memerintahkan semua wilayah yang punya sumur gas harus bisa membangun jaringan gas kota untuk layanan rumah tangga.

Untuk kalangan nelayan, lanjut Jonan, pemerintah juga menyediakan konverter kit sehingga mereka tidak perlu lagi melaut menggunakan BBM, tapi beralih ke gas. Itu mengurangi biaya operasional melaut hingga Rp50 ribu per hari.

Beberapa hal di atas ialah contoh bentuk komitmen pemerintah guna mewujudkan energi berkeadilan. Terobosan lainnya, lanjut Jonan, ialah pemangkasan perizinan dan program pemerataan infrastruktur energi.

Menurut Jonan, dalam empat tahun ini arahan Presiden jelas yakni menerapkan keadilan sosial. Menurut dia, memang selalu plus-minus dalam setiap kebijakan. "Saya selalu katakan tidak ada gading yang tidak retak. Kalau mau dicari retaknya, pasti ada. Yang kita akan usahakan ialah kita berusaha terbaik bagamana menjalankan sektor ini (energi) sesuai arahan yaitu harus berkeadilan," tegasnya.

AHL/medcom.id