Sri Mulyani: 7 BUMN Masih Rugi Meski Dapat PMN

RADARRIAUNET.COM: Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih merugi. Padahal, ketujuh perusahaan pelat merah itu menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) selama periode 2015-2018.

Ketujuh BUMN tersebut meliputi PT Dok Kodja Bahari, PT Sang Hyang Seri, PT PAL Indonesia (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI, dan PT Pertani. Kemudian, kerugian juga masih diderita oleh Perum Bulog dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Dari tujuh perusahaan pelat merah itu, Krakatau Steel merupakan satu-satunya BUMN merugi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagai catatan, produsen baja itu membukukan kerugian sebesar US$211,91 juta atau setara dengan Rp2,97 triliun (dengan asumsi kurs Rp14.000) pada kuartal III 2019. Kerugian perseroan tersebut membengkak 467 persen dari periode sama tahun lalu.

"Penyebab kerugian Krakatau Steel adalah beban keuangan selama konstruksi," katanya, di Komisi XI DPR, dikutip dri CNN Indonesia, Senin (2/12).

Sementara itu, penyebab kerugian Perum Bulog diklaim karena kelebihan pengakuan pendapatan atas penyaluran beras sejahtera (rastra) sehingga Perum Bulog harus melakukan pembebanan koreksi pendapatan di tahun 2018.Sebelumnya, Perum Bulog menyalurkan beras untuk program sosial beras sejahtera (rastra). Akan tetapi, pemerintah telah mengganti program rastra menjadi BPNT sejak 2017.

Perubahan ketetapan itu membuat realisasi penyerapan PMN Perum Bulog tergolong rendah. Perum Bulog baru merealisasikan PMN sebesar Rp2 triliun dari total alokasi pembiayaan sebesar Rp10 triliun."Sekarang Perum Bulog sedang mengkaji perubahan penggunaan PMN, karena cost of money sangat signifikan dan kalau tidak digunakan menjadi lost of opportunity (kehilangan peluang)," ucapnya.

Sementara itu, penyebab kerugian pada PT PAL Indonesia adalah adalah peningkatan beban lain-lain hingga tiga kali lipat akibat kerugian nilai tukar dan kerugian entitas asosiasi, yaitu PT GE Power Solution Indonesia.

Berikutnya, PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani yang bergerak di sektor pertanian masih merugi karena inefisiensi bisnis, beban bunga dan perubahan kebijakan pemerintah dalam mekanisme pengadaan benih.

Selanjutnya, PTDI merugi karena pembatalan kontrak dan permintaan yang tidak mencapai target. Lebih lanjut, PT Dok Kodja Bahari merugi karena beban administrasi dan umum yang terlalu tinggi yakni 58 persen dari pendapatan.

Catatan Kementerian Keuangan, pada 2018 7 BUMN merugi sedangkan 34 lainnya berhasil meraup laba. Kondisi ini cenderung memburuk dibandingkan tahun sebelumnya, di mana hanya tiga perusahaan pelat merah yang merugi dan 38 perusahaan berhasil mendulang untung.

Cuma 15 BUMN Sumbang Profit

Secara terpisah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku perusahaan pelat merah telah menyumbangkan pendapatan sebesar Rp210 triliun bagi negara pada tahun ini. Namun sayangnya, keuntungan tersebut sebagian besar hanya dihasilkan oleh 15 perusahaan BUMN yang bergerak di sektor perbankan, telekomunikasi, oli dan gas. Padahal, jumlah BUMN saat ini mencapai 142. Pemerintah juga telah menyuntikkan modal besar kepada sejumlah BUMN untuk meningkatkan kinerja mereka.

Untuk modal berbentuk penyertaan modal negara (PMN) saja misalnya, selama empat tahun terakhir pemerintah sudah menggelontorkan anggaran sebesar Rp105,5 triliun untuk BUMN.

Hampir separuh dana tersebut disebut Erick telah diserap oleh PT PLN Persero dan PT Hutama Karya dalam empat tahun terakhir. Untuk PLN besaran modal yang telah diberikan sebesar Rp35,1 triliun atau sebesar 33 persen dari total PMN.

Sementara untuk PT Hutama Karya (HK)  total PMN mencapai Rp16,1 triliun. Menurutnya ketimpangan pendapatan tersebut perlu diantisipasi. Pasalnya, BUMN yang memberikan topangan besar bagi pendapatan negara tersebut saat ini mulai mendapat tantangan besar.

"Dari perbankan, kita tidak tahu 10 tahun mendatang seperti apa nasibnya. Apalagi, dengan kemajuan teknologi, dengan e-payment, dan digitalisasi lainnya," ungkap Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Senayan, Jakarta, Senin (2/12).

Erick mengatakan perlu strategi agar ke depan antisipasi  yang dilakukan bisa konkret dan bisa memperkuat fondasi keuangan BUMN baik dalam jangka menengah, ataupun panjang. Tapi sayang, ia masih belum memaparkan strategi tersebut.

"Semoga pada rapat kerja berikutnya, kami dikasih waktu untuk memaparkan strategi. Semoga kami tidak cuman menyelesaikan tugas saja. Tapi juga memberikan fondasi ke depan agar siapapun yang nantinya menjalankan BUMN ini bisa kuat," ujar Erick.

RR/cnni/zet