RADARRIAUNET.COM - Pemerintah akan memprioritaskan penegakan hukum di wilayah terluar Indonesia dalam menjalankan paket kebijakan hukum. Kawasan ini dinilai sebagai titik paling lemah dalam urusan penegakan hukum yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Hal itu disampaikan Ade Saptomo, perwakilan akademisi yang ikut merumuskan paket kebijakan hukum. Hari ini (14/10), sebelas akademi yang mewakili 188 perguruan tinggi swasta menyerahkan konsep paket kebijakan hukum kepada Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.
Ade menyebut paket kebijakan hukum terdiri dari sembilan poin. Namun prioritas saat ini lebih ditekankan pada persoalan hukum yang menyangkut pelayanan publik. Beberapa di antaranya seperti praktik pungli dan penyelundupan.
"Memang yang paling terdepan saat ini adalah masalah-masalah hukum yang menyangkut pelayanan publik seperti pungli dan penyelundupan," kata Ade di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila ini mengatakan, selama ini masalah pungli maupun penyelundupan barang-barang ilegal dan narkoba banyak dilakukan di kawasan terluar.
"Pelayanan di luar sana itu kosong, kata beliau (Wiranto) telanjang betul, sangat berbahaya. Itu jadi prioritas penegakan hukum yang ada di luar sana," ujar profesor.
Ade mengatakan, banyak peraturan yang dinilai kontraproduktif sehingga pelayanan hukum bagi masyarakat menjadi rendah. Dengan paket kebijakan yang akan diluncurkan dalam waktu dekat, pemerintah akan menekankan budaya hukum yang tertib, disiplin, dan bersih.
"Ada sekitar 60 ribu, apakah itu Perpres, Perda dan sebagainya, itu yang mau disisir, dihilangkan, jadi sepakat itu," kata Ade.
Prioritas paket kebijakan hukum pada pelayanan publik menurutnya tidak terjadi karena diawali adanya operasi tangkap tangan kasus pungli di Kementerian Perhubungan. Prioritas ini telah disusun jauh-jauh hari sebelum itu.
"Ini kan semua sudah rontok enggak karu-karuan. Kalau hukum sudah diperdagangkan, aturannya ada tapi seakan tidak ada karena diperdagangkan, itu the end of the law," ujarnya.
Selain menyusun konsep paket kebijakan ekonomi, para akademisi ini juga diminta menyusun badan eksaminasi nasional dan membantu membangun pertahanan nusantara.
"Beliau menjelaskan dengan teori durian, di luar kuat, sudah ada durinya tebal lagi. Bagaiman kita menyusun keamanan pertahanan nusantara di luar itu," kata Ade.
cnn/radarriaunet.com