-
DPR Akan Evaluasi MK karena Mengerjakan Urusan yang Bukan Kewenangannya
-
Komisi II DPR RI Bersama KPU dan Perwakilan Pemerintah Sepakati PKPU Pilkada 2024 Mengakomodasi 2 Putusan MK
-
Kemenkumham Merealisasikan 97,16% Anggaran untuk 3 Program Prioritas Nasional di Tahun 2023
-
Pemerintah Diminta Segera Menyusun dan Menerbitkan PP Terkait Undang-undang ASN
-
.jpeg)
Puan Maharani: Pembangunan IKN Sebagai Agenda Bersama dalam Membangun Ekonomi Indonesia Masa Depan
-
DPR RI Mengkritik PP 28/2024 yang Mengatur Penyediaan alat Kontrasepsi Bagi Anak Usia Sekolah dan Remaja
-
Sah ! DPR Setujui RUU Wantimpres Menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
-
Kominfo Tetap Tanggung Jawab, Meski Dirjen Aptika Mundur,
-
DPR Sebut Anggaran Pendidikan di Luar Kemendikbud Melanggar Konstitusi
-
Kemendagri: RUU 26 Kabupaten/Kota Usulan DPR RI Dibahas Lebih Lanjut, Salahsatunya Kota Pekanbaru
-
Mahfud MD: Pasal Larangan Jurnalisme Investigasi pada RUU Penyiaran Usul Selundupan
-
Batas Usia Pensiun Anggota dan Perwira Kepolisian Bakal Diperpanjang
-
Komisi X bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Usut Penyebab Kenaikan UKT
-
Anggota DPR RI Ihsan Yunus Diduga Tersangkut Pengadaan APD Kemenkes, Diperiksa KPK
-
Perlindungan PMI Secara Menyeluruh Harus Menjadi Perhatian Semua Pihak
-
Ketua MPR RI: Demi Menjaga Budaya Demokrasi Antara Rakyat dan Pemerintah Diperlukan Penguatan Partai
-
Pemerintah Fokus Berantas Hoaks Terkait Vovid-19
-
DPRD Riau Minta Anggaran Atasi Corona Masuk APBD-P
-
Dihadiri Asisten III mewakili Bupati Rohul, Kades Rambah Samo Barat Lantik LKD Ketua RT dan RW
-
DPRD Riau Dukung Pembatalan Kenaikan BPJS
-
DPRD Riau Minta Pemerintah Jamin Stok Masker
-
DPRD Riau Terima Kunjungan Pemko Dumai
-
DPRD Riau Usulkan BUMD Tak Sehat Ditutup atau Dimerger
-
DPRD Minta Syamsuar Terima Kritik
-
Sidang Sengketa Informasi Anggaran Media DPRD Pekanbaru, Kuasa Hukum : Itu Informasi Publik, Bukan Y
-
DPRD Riau Minta Pemko Serahkan ke Provinsi
-
Komisi V DPRD RIAU Kunker Ke Bengkalis
-
Produk Bankassurance Jiwasraya Terlalu ‘Muluk’
-
Hadapi Era Disrupsi, BSN Wajib Perbaiki Birokrasi
-
Revisi UU Sisdiknas Harus Menjawab Isu Mendasar
-
1. H. Mulyadi Raih Award Budaya dan Sosial Kemasyarakatan, Dorong Ketahanan Pangan dan Pelestarian Budaya
-
2. Wajah Pejabat Terbang di Langit Wonosobo, Tradisi Lokal Terancam Terseret Politik
-
3. Jakarta Selatan di Balik Gemerlap: Ketika Kemajuan Kota Belum Sepenuhnya Menjangkau Warganya
-
4. Menjelang Pledoi, Komite IPPI Soroti Tuntutan terhadap Enam Pekerja PT APBS
-
5. Dari Kepedulian Jadi Gerakan Ekonomi, H. Mulyadi Berdayakan Ratusan Warga Lewat Kedelai
-
6. FSP BUMN Bersatu Desak Penegakan Hukum Berkeadilan, Sebut Ada Dugaan Pemerasan dalam Kasus Pengerukan Pelindo
-
7. Penyelamatan Uang Negara Capai Rp1,145 Triliun, Kejati Lampung Perkuat Strategi Follow the Money
-
8. Jelang Dua Tahun Pemerintahan, Survei CNN Catat 77,9 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo
-
9. Tim Advokat Tegaskan Tak Ada Keuntungan Pribadi dalam Proyek Pengerukan Tanjung Perak
-
10. Viral Peredaran Obat Keras Ilegal di Tanah Abang, Pengawasan Aparat Dipertanyakan
-
Peringatan Hari Jadi ke-26 Kabupaten Pelalawan: Bersinergi Menuju Pelalawan Menawan
-
Pelalawan Melampaui Batas: Magnet Investasi Riau dan Inovasi Pelayanan Kesehatan Rakyat
-
Pemkab dan DPRD Pelalawan Mantapkan Arah Pembangunan: Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD 2025 Digelar dengan Khidmat
-
APBD Pelalawan Turun Tajam Tahun 2026, Pemkab Pastikan Pembangunan Tetap Berjalan dengan Strategi Baru
FOLLOW RADARRIAUNET.COM
