Alfedri Berharap Kabupaten Siak Tetap Kondusif

RADARRIAUNET.COM: Bupati Siak Drs H Alfedri MSi memimpin pelaksanaan Dialog Forkopimda Kabupaten Siak, bersama Civitas Akademika Perguruan Tinggi Kabupaten Siak, dalam agenda Rapat Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, di Ruang Raja Indra Pahlawan Kantor Bupati Siak, Siak Sri Indrapura, Senin pagi (14/10/2019).

Turut hadir dalam acara yang digelar dalam rangka mengantisipasi terjadinya anarkisme unjukrasa, sebagaimana yang terjadi di Ibukota Jakarta dan Ibukota Provinsi Riau beberapa waktu lalu tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Siak Azmi, Kapolres Siak AKBP Doddy Ferdinand Sanjaya, Pimpinan OPD terkait, serta sejumlah perwakilan dosen dan mahasiswa dari 4 Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Siak.

Bupati Siak Alfedri mengatakan, penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan tertib, sesuai aturan dan ketentuan berlaku yang diatur Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Untuk itu pemimpin Siak itu menghimbau para mahasiswa agar dalam proses menyampaikan pendapat selayaknya dapat dilaksanakan secara baik, santun dan tertib, sesuai norma hukum yang ada, sehingga beragam aspirasi serta harapannya bisa tersalurkan dengan baik.

"Syukur Alhamdulillah sejak dahulu di Siak ini tak ada persoalan dan permasalahan demikian. Untuk itu mari kita jaga bersama dengan seluruh komponen baik pemerintah, DPRD, TNI Polri dan masyarakat, tokoh masyarakat, dan akademisi. Perwakilan mahasiswa sebagai dari masyarakat perguruan tinggi Bersama para dosen beberapa waktu yang lalu juga telah menyampaikan dukungan dan hajat yang baik untuk negeri ini", ujarnya.

Alfedri menyebutkan persatuan dan kesatuan merupakan banteng kokoh bagi keutuhan negeri ini, dari berbagai intervensi dan gangguan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dirintis para pendahulu, diantaranya Pahlawan Nasional Sultan Syarif Kasim II.
"Negara kita menduduki peringkat ke empat dari lima negara besar dunia dengan jumlah penduduk terbanyak. Karena itu persatuan dan kesatuan yang terbina dengan baik selama ini perlu kita jaga”, ucapnya.

Sementara itu Kapolres Siak AKBP Dodi F. Sanjaya dalam kesempatan itu menjelaskan rangkaian fenomena social sering yang terjadi belakangan ini, dimana aksi unjuk rasa yang terjadi di berbagai wilayah sebagian besar berujung pada aksi anarkis.

"Kita merasa prihatin dan tidak ingin ini terjadi di wilayah kita, kalau kita cermati satu persatu permasalahan yang terjadi sebagai pemikir dan akademisi bangsa, saya berharap adik-adik semua melihat secara jeli dan jelas apa fenomena yang sebenarnya terjadi. Begitu muncul satu masalah jangan cepat mengambil kesimpulan, kita lihat ada masalah apa sebenarnya yang terjadi sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dan mencari solusi yang terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi" jelasnya.

Seperti yang dikatakan Bupati Alfedri kata Dodi, hak dalam penyampaian pendapat dimuka umum dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, karena itu dalam melaksanakannya diminta untuk sesuai amanat konstitusi dan norma social, serta dengan menghindari benturan yang tidak diinginkan dilapangan.

"Pada prinsipnya penyampaian aspirasi dapat disampaikan dengan cara-cara yang diatur oleh aturan berlaku dan dengan cara-cara yang konstitusional, tidak dengan cara-cara yang dapat  mengundang benturan. Apalagi kalau didahulu dari broadcast - broadcast di media social yang sumbernya tidak bisa dipertanggungjawabkan", pungkasnya.

Selain itu, Kabupaten Siak pernah meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Lalu Lintas dibidang Transportasi Darat Tahun 2015 Terbaik kategori lalu lintas kota kecil . Penghargaan tersebut langsung diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara simbolis dan di Terima langsung oleh Wakil Bupati Siak Drs H Alfedri MSi di Istana Negara Jakarata.
Sejak dimulai dari tahun 2013 Hingga sampai ditahun 2015 ini, Kabupaten Siak telah 3 kali meraih prestasi berupa  Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) lalu lintas di bidang Transportasi Darat. hal ini dengan di buktikannya pada tahun 2015 kembali meraih penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo secara simbolis yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Siak Drs H Alfedri MSi di Istana Negara Jakarta dan di dampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Dan Infokom Kabupaten Siak Kaharuddin S.Sos M.Si.

Wakil Bupati Siak Drs H Alfedri MSi ketika dijumpai seusai menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha mengatakan, sistem Penilaian ini tentunya berupa fisik dan non fisik, yaitu penilaian fisik berupa fasilitas kelengkapan jalan, yang diantaranya rambu, marka, pengujian kir mobil serta sistem pelayanan. sedangkan sistem penilaian berupa non fisik dilihat dari kesadaran masyarakat dalam hal ketertiban berlalu lintas ungkap beliau.

Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas perhubungan dan infokom Kabupaten Siak bersama Polres Siak dan beberapa stake holder terkait telah membentuk forum lalu lintas dan angkutan jalan, Hal ini tentu nya juga bertujuan sebagai guna meningkatkan ketertiban berlalu lintas Di jalan Raya tutup beliau.
Sementara,Kapolres Siak juga menyampaikan rasa syukurnya atas prestasi Polri yakni meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 6 tahun berturut-turut mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

"Terima kasih kepada pemerintah Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan penuh dalam melaksanakan tugas-tugas Polri. Sehingga nampak pada peningkatan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Polri dari tahun 2017 ke tahun 2018," kata Kapolres memaparkan.
Untuk diketahui, katanya lagi, tahun ini khususnya Polda Riau telah ditetapkan Polres Siak sebagai satu-satunya Polres yang akan diteliti atau dievaluasi untuk penetapan wilayah zona integritas, dari 12 Polres yang ada di wilayah Polda Riau.

"Kami menyadari sepenuhnya berbagai capaian tersebut tidak akan dapat diraih Polri tanpa bimbingan dan arahan serta dukungan dari Bapak Ibu sekalian serta kerjasama dari berbagai teknologi yang ada di Kabupaten Siak ini," kata Ahmad David.
Polri menjadi pilar keutuhan bagi negara kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai perbaikan yang dilaksanakan  selama 3 tahun terakhir melalui program yang terkenal dengan sebutan promoter profesional modern dan terpercaya.

"Dengan menitik beratkan pada tiga kebijakan utama yaitu peningkatan kinerja, perbaikan kultur dan manajemen media," tambahnya lagi.
Peningkatan kinerja diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik profesionalisme penegakan hukum dan pemeliharaan stabilitas Kamtibmas secara optimal.
Perbaikan kultur direalisasikan dengan pendekatan budaya, menghilangkan arogansi kekuasaan dan menekan kekerasan yang ekstensif.
Sedangkan pada bidang manajemen media dilaksanakan pada media konvensional dan media sosial dengan menyampaikan berbagai upaya Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, meminimalisir berita negatif dan ujaran kebencian.

"Tiga tahun implementasi program promoter telah menunjukkan hasil yang cukup baik kepercayaan publik terhadap institusi Polri terus meningkat. Berdasarkan survey lembaga kredibel di Indonesia, Polri berada pada 3 besar yang dipercaya publik," sebutnya.
Berbagai capaian yang diraih oleh Polri, Kata Ahmad David, akan mendorong Polri untuk terus melaksanakan perbaikan guna mendapatkan kepercayaan publik yang amat penting di Era Reformasi ini.

"Selanjutnya kami juga siap menindak lanjuti berbagai perintah atau instruksi Presiden dan mempertebal serta memperoleh haknya dalam melaksanakan tugas-tugas yang akan datang," kata Kapolres Ahmad David sembari menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh pemuda dan pemerintah yang ada di Kabupaten Siak.

RR/PKS/SKG/GR/ADV