Sebagian dari 20 perusahaan yang beroperasi di Kuansing, ternyata belum membayar pajak non penerangan. rtc
Di Kuansing, Perusahaan Tak Bayar Pajak Non Penerangan Harus Disanksi
Rabu, 12 Oktober 2016|10:22:35 WIB
RADARRIAUNET.COM - Ternyata lebih dari 20 perusahaan beroperasi di wilayah Kabupaten Kuansing. Sebagian diantaranya ada yang belum membayar pajak non penerangan. Ada yang satu tahun menunggak dan ada yang dua tahun.
Atas kelalaian sejumlah perusahaan itu, Ketua DPRD Kuansing, Andi Putra mendesak pemerintah agar memberikan sanksi tegas kepada perusahaan-perusahaan yang menunggak tersebut.
"Konsekuensi perusahaan yang tak bayar pajak itu kan ada. Apa tindakan kita. Jadi, tolong tindak tegas perusahaan yang belum bayar itu. Ini tak bisa dibiarkan, karena jelas merugikan daerah," desak Andi Putra saat hearing dengan dinas terkait di Kantor DPRD Kuansing, Selasa (11/10/16).
Sejauh ini kata dia, ada enam perusahaan di Kuansing yang tidak membayar pajak tersebut. Dan bagi yang tidak patuh terhadap aturan, Andi Putra meminta supaya diberlakukan sanksi tegas.
"Kalau perlu kita tutup perusahaan itu," katanya.
Sesuai aturan, menurut Ketua Golkar Kuansing ini, ada hukuman bagi yang tidak membayar. Andi Putra meminta instansi terkait merealisasikan hukumannya.
"Jangan sudah dua tahun dibiarkan. Jangan kita diamkan, silahkan turun, kami DPRD juga akan turun," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kuansing, Yuridisman menyatakan siap bersama dinas terkait turun meneritbkan perusahaan yang tidak bayar pajak non penerangan ini. Apalagi diakui Yuridisman, sanksi bagi perusahaan yang menunggak sanksinya tegas.
"Sanksinya ada. Dalam aturannya, sanksinya itu dipidana kurungan 1 tahun atau denda dua kali terhutang. Dan sejauh ini kami sudah melakukan dua kali teguran. Sekarang kami persiapkan teguran ketiga, rencana langsung Pak Bupati yang akan menegurnya," katanya.
Kemudian, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kuansing, Hendra AP menambahkan, bahwa salahsatu kendala dalam pemungutan pajak non penerangan jalan itu adalah alasan kewenangan.
"Wajib pajak selalu beralasan, bahwa itu bukan kewenangan kabupaten," katanya.
Dan soal sanksi, sesuai aturan, Pemkab Kuansing juga berwenang mencabut izin operasinya.
"Sesuai undang-undang yang mengaturnya, sebenarnya kita bisa mencabut izin penerangan yang mereka pakai itu," jelas Hendra.
rtc/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Presiden Jokowi Akan Tebar 100 Ribu Ekor Benih Ikan di Sungai Siak
-
Badan Publik Berhak Tolak Berikan Informasi Publik
-
Komisioner KPU 11 Kabupaten Kota di Riau Resmi Diumumkan, Sore Ini Dilantik
-
Kemenkeu Siapkan 248 M Dana Transfer Tahun 2015, Ketua DPRD Siak Minta Pusat Segera Realisasikan
-
Aprijon: PPL Jangan Takut Diintervensi oleh Siapapun
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
