Hasil Pertemuan Pansus DPRD Bengkalis Terkait Konflik Lahan di Pulau Rupat, Ini Penilaian Masyarakat

RADARRIAUNET.COM - Pertemuan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bengkalis tentang monitoring dan identifikasi sengketa lahan dengan masyarakat Pulau Rupat berlangsung lebih dari 4 jam. Pertemuan berlangsung, Sabtu (11/6/2016) di ruang pertemuan Kantor Camat itu dipimpin Camat Rupat, Fahrizal. 

 

Pertemuan dihadiri puluhan perwakilan masyarakat yang datang dari berbagai desa yang bersengketa dengan PT Sumatera Riang Lestari (SRL), yaitu Desa Darul Aman, Cingam, Pergam, Kelurahan Batupanjang, Sukarjo Mesim dan Kelurahan Terkul.

 

Sedangkan Pansus DPRD yang hadir adalah H Azmi Rozali, (Ketua), H Zamzami dan Nur Azmy Hasyim yang merupakan anggota DPRD dari daerah pemilihan Rupat. Di awal pertemuan, Ketua Pansus mengatakan bahwa kedatangan mereka ke Rupat bertujuan untuk mendengar dan melihat secara langsung masalah sengketa lahan antara masyarakat dengan PT SRL.

 

Sedikitnya 12 orang tokoh masyarakat berbicara dalam pertemuan tersebut, termasuk 3 orang lurah. Safarin, tokoh pemuda Desa Sukarjo Mesim, kepada Pansus memaparkan latar belakang terjadinya konflik masyarakat dengan PT SRL sejak tahun 2011. "Mereka datang persis seperti Belanda dulu datang menjajah Indonesia, tanpa sosialisasi, tanpa sopan santun, seolah-olah di Pulau Rupat ini tidak ada manusianya," paparnya dengan nada keras.

 

Keberadaan PT SRL di Pulau Rupat, ujar Safarin, berdampak buruk pada lingkungan pedesaan yang selama ini tidak pernah mengalami kekeringan, tapi sekarang terjadi. ''Dulu di Desa Sukarjo Mesim dan Pergam, air sumurnya dapat diminum. Tapi sejak mereka membuat kanal sebesar sungai, kualitas hidup manusia di desa kami menurun drastis, karena air sumur berubah rasa menjadi kelat dan tidak layak konsumsi,'' katanya dengan suara parau, dan mata yang berlinang.

 

Syamsul yang berbicara mewakili masyarakat Pergam memaparkan, meskipun ada pembicaraan dengan PT SRL, tapi kenyataannya perusahaan ini tidak sungguh-sungguh melaksanakan apa yang telah dikatakannya sendiri. ''Jadi melalui pansus kami ingin berkata kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar jangan memandang Pulau Rupat ini dari Jakarta. Datanglah kesini dan lihat sendiri kehidupan di sini,'' katanya.

 

Seorang warga kelurahan Batupanjang, Salikin, mencoba mengkalkulasi berapa kekayaan negara yang dikeruk PT SRL setelah mendapat SK No.208/Menhut-II/2007 pada 25 Mei 2007. Dulu pulau Rupat ini adalah hutan rindang dengan pohon kayu yang besar dan kualitas kayu yang tinggi. ''Kalau dihitung secara kasar, misalnya 1 hektar menghasilkan Rp400 juta, maka dengan luas lahan yang diberikan Menteri Kehutanan pada tahun 2007 sebesar 38.210 hektar, maka perusahaan swasta ini telah merampok kekayaan negara senilai Rp16 triliun rupiah,'' ujarnya. 

 

''Tapi apa yang diberikan perusahaan swasta ini kepada negara dan masyarakat hanyalah kerugian, penderitaan dan kesengsaraan,'' ujarnya.

 

Menurut Muhammad Yusuf, tokoh masyarakat Batupanjang, keberadaan PT SRL di pulau Rupat membawa kerugian yang besar kepada masyarakat. ''Tidak hanya kebakaran lahan, tapi juga tanah pulau Rupat ini menjadi kering. Kami juga heran, mengapa pulau Rupat yang termasuk pulau terluar di Indonesia ini, lahan sangat luas dikuasai oleh perusahaan swasta,'' ujarnya.

 

Para tokoh masyarakat yang ikut bicara dalam pertemuan tersebut adalah Hermansyah Putra, Muhammad Yin (Batu Panjang), Johari (Terkul), Ahmad H serta Akmal (Tanjung Kapal). Intinya meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mencabut SK No. SK 208/Menhut-II/2007 yang telah menyerahkan hampir separuh luas pulau Rupat kepada PT. Sumatera Riang Lestari yang merupakan perusahaan swasta.

 

Ketua Pansus dalam kesempatan itu menawarkan dua hal kepada masyarakat Rupat dalam menghadapi keberadaan PT SRL. ''Kedua hal tersebut tidak dapat kami sebutkan di sini. Dan kami sudah berkomitmen untuk bersama-sama berjuang untuk membela masyarakat,'' ujarnya. 

 

 

teu/grc/radarriaunet.com